Banyuwangi Masuk dalam 8 Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas
Kabupaten Banyuwangi masuk dalam delapan destinasi prioritas yang pengembangannya bakal diakselerasi bersama oleh berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Itu menjadi salah satu keputusan dalam Round Table Policy Dialogue (RTPD) yang dilakukan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (BI) di Yogyakarta, 28-29 Agustus 2018.
“Banyuwangi bersyukur kini masuk dalam delapan destinasi prioritas dari pemerintah pusat. Kami berterima kasih, karena pemerintah pusat terus mendukung secara konkrit berbagai inovasi daerah,” ujar Anas seusai rapat koordinasi tersebut, Rabu (29/8).
Delapan destinasi prioritas tersebut adalah Bali, Danau Toba, Borobudur-Jogjakarta, Solo, Semarang (Joglosemar), Bromo, Labuan Bajo, Jakarta, Mandalika, dan Banyuwangi. “Dengan menjadi daerah destinasi prioritas pemerintah, Banyuwangi akan dikembangkan bersama oleh pemerintah pusat dengan segala instrumennya, termasuk pembiayaannya,” ujar Anas.
Salah satu langkah awal dari penetapan Banyuwangi sebagai destinasi prioritas adalah dengan diperbaiki dan dibangunnya jalan akses menuju Kawah Ijen dan Taman Nasional Alas Purwo dengan dana Rp50 miliar dari pemerintah pusat. Kawah Ijen adalah destinasi dengan fenomena api biru (blue flame) yang mendunia. Adapun di Taman Nasional Alas Purwo terdapat padang rumput Sadengan tempat habitat banteng dan Pantai Plengkung (G-Land) yang mempunyai salah satu ombak terbaik di dunia untuk selancar.
“Menko Maritim Pak Luhut bulan lalu sudah ke Banyuwangi, beliau sudah naik ke Kawah Ijen dan Alas Purwo untuk mengecek perbaikan akses. Nah, dengan menjadi destinasi prioritas, bakal dikebut lagi, termasuk ada promosi besar dari pusat,” ujar Anas.
Anas menjelaskan, Bandara Banyuwangi juga terus diperkuat. Bandara yang kini melayani lima frekuensi penerbangan dari Jakarta per hari dan tiga kali per hari dari Surabaya itu sebentar lagi menjadi bandara internasional. Sebuah maskapai sudah menyiapkan rute penerbangan internasional. Saat ini izinnya sedang diproses di Kementerian Perhubungan.
“Pemerintah pusat melalui BUMN juga hadir dengan meningkatkan kualitas landasan dan berbagai fasilitas bandara secara umum. Dana yang disiapkan BUMN PT Angkasa Pura II sebagai pengelola sekitar Rp 300 miliar,” jelas Anas.
