Bawaslu Rilis Pemetaan Kerawanan Pilkada Serentak 2024, Identifikasi Potensi Risiko di Seluruh Indonesia
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menyelesaikan pemetaan komprehensif mengenai potensi kerawanan dalam Pemilihan Serentak 2024 yang mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Pemetaan ini merupakan tindak lanjut dari Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) 2024 yang diluncurkan pada Desember 2022, dan dirancang untuk memitigasi risiko yang mungkin muncul selama tahapan pencalonan, kampanye, dan penghitungan suara.
Dalam acara peluncuran di Jakarta pada Senin (26/8/2024), Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan bahwa pemetaan ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk dinamika politik yang dapat mempengaruhi stabilitas pemilihan. “IKP ini bertujuan untuk memberikan peringatan awal terhadap potensi perubahan kebijakan yang cepat dan tidak terduga. Kami mengidentifikasi lima provinsi dengan kerawanan tinggi, 76 persen provinsi dengan kerawanan sedang, dan 11 persen provinsi dengan kerawanan rendah,” jelas Lolly saat Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Senin (26/08/2024).
Menurut hasil pemetaan, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi teratas dengan kategori kerawanan tinggi, di mana 19 dari 27 indikator kerawanan ditemukan di sana. Kalimantan Timur berada di urutan kedua dengan 18 indikator, diikuti oleh Jawa Timur dengan 17 indikator. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah masing-masing memiliki 16 indikator, menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini juga memerlukan perhatian khusus.
Lolly juga mengingatkan bahwa daerah yang termasuk dalam kategori rawan sedang atau rendah dalam pemetaan ini tetap perlu diperhatikan. “Daerah dengan kategori rawan sedang atau rendah tidak boleh lengah. Kami menekankan bahwa meskipun kerawanan tampak rendah, risiko tetap tinggi dan perlu perhatian yang memadai,” imbuhnya.
Pemetaan tersebut tidak hanya mencakup analisis berdasarkan tahapan pemilihan, tetapi juga menilai potensi kerawanan dalam dimensi sosial politik. Daerah dengan potensi kerawanan tinggi di luar tahapan pemilihan termasuk Aceh, DKI Jakarta, NTT, dan Sulawesi Selatan. Untuk tahapan pencalonan, daerah seperti Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur diperhatikan, sementara untuk tahapan kampanye, fokus utama berada pada Sulawesi Selatan, NTT, dan Jawa Timur. Pada tahap penghitungan suara, Papua, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur menunjukkan risiko yang signifikan.
“Semakin banyak indikator yang teridentifikasi, semakin tinggi kerawanan di suatu wilayah. Kami menggunakan data ini untuk fokus pada area dengan risiko tinggi dan melakukan intervensi yang diperlukan,” ungkap Lolly.
Di tingkat kabupaten dan kota, pemetaan mengidentifikasi 84 kabupaten/kota dengan kategori kerawanan tinggi, 334 kabupaten/kota dengan kerawanan sedang, dan 90 kabupaten/kota dengan kerawanan rendah. “Pemetaan ini dihasilkan dari gabungan data input dari provinsi dan kabupaten/kota, serta analisis mendalam mengenai indikator-indikator yang ada,” tambah Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu ini.
Lolly juga mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memantau dan melaporkan potensi kerawanan di daerah masing-masing. “Kami berharap publik dapat membantu Bawaslu dalam memantau daerah dengan kerawanan tinggi. Setelah penetapan calon, kami yakin kerawanan akan semakin terasa, dan kami memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga integritas pemilihan,” tutup Lolly dalam penutupan acara.
Dengan informasi ini, Bawaslu berharap dapat melakukan mitigasi risiko dengan cepat dan efektif untuk memastikan pelaksanaan pemilihan yang adil dan transparan.
