Bawaslu Soroti Potensi Penyalahgunaan AI di Pilkada 2024

0
IMG-20240606-WA0000

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus memperkuat pengawasan untuk Pilkada 2024 dengan menyoroti isu-isu krusial, salah satunya kecanggihan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi informasi dalam mengawasi proses pemilu.

Herwyn JH Malonda menyatakan bahwa AI memiliki potensi untuk menyulut berbagai bentuk pemalsuan dan manipulasi informasi.

“Misal saya bicara sekarang ini, bisa saja yang tersampaikan ke publik, narasi yang berbeda lain. Itu bisa terjadi, kami coba mengantisipasi hal tersebut dengan jeli,” jelas Herwyn dalam Rapat Dalam Rangka Fasilitasi dan Koordinasi Dukungan Pilkada Serentak 2024, Rabu (5/6/2024).

Ia menggarisbawahi perlunya kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperkuat penggunaan teknologi informasi dalam pemilu. Adaptasi ini diperlukan baik bagi pihak yang berkontestasi maupun Bawaslu sendiri dalam menjalankan tugas pengawasan.

“Harus hati-hati memang, atas kecanggihan yang ada. Jadi jangan sampai dipergunakan secara tidak bertanggung jawab,” tegas Herwyn.

Selain itu, Herwyn menyoroti hubungan antara kecanggihan teknologi dan penyebaran isu hoaks atau disinformasi. Ia menyatakan bahwa Bawaslu akan meningkatkan kapasitas untuk memverifikasi kebenaran informasi melalui aplikasi sistem informasi dan kerjasama dengan berbagai pihak.

“Maka itu kerja sama dengan stakeholder menekan persebaran isu hoaks/disinformasi melalui kanal media sosial sangat diperlukan. Sebab jika tidak, dapat mengancam stabilitas kondisi politik,” ungkapnya.Bawaslu menganggap penting kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan teknologi ini.

 Upaya ini diharapkan mampu menjaga integritas dan stabilitas politik selama Pilkada 2024 berlangsung.

Herwyn menekankan bahwa kecanggihan teknologi AI dapat digunakan untuk memanipulasi informasi yang beredar di publik. Misalnya, pernyataan seorang pejabat dapat dipalsukan atau diubah sehingga menyampaikan narasi yang berbeda dari aslinya.

 “Kami coba mengantisipasi hal tersebut dengan jeli,” katanya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya adaptasi teknologi dalam proses pemilu.

Kerjasama dengan KPU menjadi salah satu langkah strategis yang diambil Bawaslu. Herwyn berharap KPU turut serta dalam mendesain penguatan penggunaan teknologi informasi. Adaptasi ini tidak hanya penting bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi para kontestan dan pengawas dalam rangka menjaga integritas pemilu.

Dalam menghadapi isu hoaks dan disinformasi, Bawaslu menilai pentingnya meningkatkan kapasitas untuk menelaah kebenaran informasi. Herwyn menyebutkan bahwa penggunaan aplikasi sistem informasi dan kerjasama dengan berbagai pihak menjadi strategi utama untuk memerangi hoaks. Kerjasama dengan stakeholder melalui kanal media sosial sangat diperlukan untuk menekan persebaran isu-isu yang tidak benar, yang dapat mengancam stabilitas politik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *