Bolivia Tetapkan Keadaan Darurat di Tengah Gelombang Protes dan Krisis Politik

El John News-Pemerintah Bolivia resmi memberlakukan status keadaan darurat nasional setelah gelombang protes yang berlangsung selama beberapa pekan berkembang menjadi krisis politik dan sosial yang semakin serius. Keputusan tersebut diumumkan Presiden Rodrigo Paz pada Sabtu (20/6/2026) waktu setempat di tengah meluasnya blokade jalan yang mengganggu aktivitas ekonomi dan distribusi kebutuhan pokok.

Aksi demonstrasi yang awalnya dipicu oleh meningkatnya biaya hidup dan tekanan ekonomi kini berkembang menjadi gerakan yang menuntut perubahan politik. Sejumlah kelompok, mulai dari serikat pekerja, organisasi petani, hingga pendukung mantan Presiden Evo Morales, ikut terlibat dalam aksi yang mendesak Presiden Paz untuk mundur dari jabatannya.

Blokade jalan yang terjadi di berbagai wilayah Bolivia telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Distribusi pangan, bahan bakar, dan pasokan medis terganggu, sementara aktivitas ekonomi di sejumlah daerah dilaporkan mengalami perlambatan signifikan.

Berdasarkan data Kantor Ombudsman Bolivia, aksi blokade yang berlangsung selama sekitar 50 hari terakhir telah menyebabkan kelangkaan berbagai kebutuhan dasar. Lembaga tersebut juga mencatat sedikitnya 14 korban jiwa dalam rentang waktu 1 Mei hingga 15 Juni akibat gejolak yang terjadi.

Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan kepada publik, Presiden Rodrigo Paz menegaskan pemerintah tidak bisa lagi membiarkan situasi tersebut berlarut-larut.

“Saya telah mengatur penerapan Status Keadaan Darurat untuk membebaskan jalan-jalan di negara ini,” kata Paz, dilansir CNN International.

Menurut Paz, masyarakat Bolivia menjadi pihak yang paling dirugikan akibat blokade yang berkepanjangan dan menghambat berbagai aktivitas penting.

“Warga Bolivia tidak dapat terus menjadi sandera blokade yang menghalangi mereka bekerja, belajar, menerima perawatan medis, memenuhi kebutuhan hidup, dan membawa nafkah ke rumah mereka.”

Pemerintah menilai langkah darurat diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan menjamin kelancaran aktivitas masyarakat. Dengan status tersebut, aparat keamanan termasuk militer dan kepolisian memperoleh kewenangan lebih besar untuk menangani gangguan yang terjadi di berbagai wilayah.

Paz menuduh adanya kelompok tertentu yang secara terorganisasi melakukan tindakan yang memperburuk situasi nasional.

“Kelompok-kelompok terorganisasi terus menggunakan kekerasan untuk melumpuhkan negara,” ujarnya.

Sebelumnya, pada bulan lalu, pemerintah telah mengesahkan aturan yang memperluas peran militer dalam penanganan konflik internal. Namun saat itu, Paz menegaskan bahwa pemberlakuan keadaan darurat hanya akan dilakukan apabila seluruh jalur dialog tidak membuahkan hasil.

Dalam pidato terbarunya, Paz menyatakan pemerintah telah menempuh berbagai upaya untuk mencari solusi damai sebelum akhirnya mengambil keputusan tersebut.

“Setelah menghabiskan seluruh upaya dialog, setelah mencapai kesepakatan dengan mereka yang memiliki tuntutan yang sah, dan setelah dengan jelas mengidentifikasi mereka yang menggunakan kekerasan untuk mencoba mengguncang stabilitas Bolivia, kami telah mengambil keputusan untuk memberlakukan keadaan darurat di seluruh wilayah nasional,” katanya.

Pemberlakuan keadaan darurat nasional menjadi langkah paling tegas yang diambil pemerintah Bolivia sejauh ini dalam menghadapi gelombang protes yang terus meluas. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memulihkan stabilitas dan mengembalikan aktivitas masyarakat serta perekonomian yang terganggu selama berminggu-minggu terakhir.