Dispar Bali Siapkan Layanan Informasi Untuk Tangkal Berita Hoax Gunung Agung
Sejumlah warga mengamati Gunung Agung yang masih berstatus siaga dari Pos Pemantauan Desa Rendang, Karangasem, Bali, Rabu (20/9). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merekomendasikan pengosongan kawasan rawan bencana dengan radius enam kilometer dan kawasan sektoral sejauh 7,5 km dari puncak Gunung Agung, menyusul kecenderungan aktivitas yang meningkat. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/kye/17.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, AA Gede Yuniartha Putra mengakui sejak kondisi Gunung Agung memburuk banyak berita hoax atau berita bohong yang merebak. Berita-berita tersebut sengaja dihembuskan agar kondisi pariwisata Bali melemah. Diduga berita tersebut berasal dari kompetitor Bali.
Akibat banyaknya berita hoax, Gede tak mengelak telah terjadi penurunan animo wisatawan untuk berlibur ke Bali. Apalagi berita yang hoax yang ditampil selalu memuat seolah-olah kondisi Gunung Agung semakain parah dan mengeluarkan erupsi membuat wisatawan langsung membatalkan keberangkatannya. Gede Yuniartha mengatakan seharusnya wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) terlebih dahulu dapat mengkroscek pemberitaan tersebut.
Saat ditanya berapa jumlah pembatalan, Gede Yuniartha tidak dapat menentukan secara pasti berapa presentase penundaan dan pembatalan wisatawan yang ingin menyambangi Bali. Penundaan kedatangan wisatawan pascapeningkatan aktivitas vulkanik Gunung Agung sebenarnya terjadi merata pada semua pasar. Hanya, pasar yang dominan menunda kedatangan ke Bali wisatawan Asia dan wisatawan asal Eropa.
Menurut Gede Yuniartha, untuk menangkal penyebaran berita hoax, Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah menyiapkan sistem layanan informasi yang benar terkait status awas Gunung Agung. Hal diharapkan tidak menjadi keraguan wisman untuk datang ke Bali.
“Untuk wisatawan diharapkan dapat mempergunakan sistem layanan ini agar dapat informasi akurat mengenai perkembangan kondisi Gunung Agung,” ujar Gede Yuniartha.
Dikatakannya, Kemenpar, Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder pariwisata sudah mempercepat pembentukan crisis centre di daerah yang diberi nama Bali Tourism Hospitality (BTH). BTH ini bertujuan memberikan pelayanan kepariwisataan yang optimal. BTH diharapkan agar mampu memberikan informasi yang benar kepada wisman yang akan berkunjung ke Bali.
