BusinessEconomicHeadline News

Dorong Ekonomi Daerah Melalui Skema Pembiayaan Infrastruktur Inovatif

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas kebijakan ekonomi Indonesia saat ini. Infrastruktur penting untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pengembangan ekonomi daerah.
Pemerintah Indonesia mempunyai 245 (dua ratus empat puluh lima) Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan jalan, kereta, pelabuhan, bandara, bendungan, dan lain-lain. Selain itu, terdapat 2 (dua) program yaitu listrik dan industri pesawat. Estimasi total nilai investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 4.197 T.
Dari kebutuhan tersebut, yang bisa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya 12%, yaitu sebesar Rp 525 T. Sisanya diharapkan dapat dipenuhi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta.
“Untuk itu, pemerintah sangat mendukung munculnya instrumen-instrumen baru yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pasar modal dan lembaga keuangan juga perlu terus ditingkatkan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam Workshop bertajuk “Mendorong Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Skema Pembiayaan Infrastruktur Inovatif” di Banyuwangi, beberapa waktu lalu.
Iskandar melanjutkan, pemerintah juga perlu terus mencari dan memfasilitasi implementasi skema pembiayaan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah guna mengembangkan potensi ekonominya sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
“Pemerintah telah menginisiasinya melalui skema RDPT, sekuritisasi aset (KIK EBA dan KIK SP) serta KIK DIRE. Sementara bagi Pemerintah Daerah, pinjaman daerah dan obligasi daerah merupakan instrumen yang bisa dimanfaatkan,” katanya.
Senada dengan hal tersebut, Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenko Perekonomian Bastary Pandji Indra menerangkan beberapa isu pembiayaan infrastruktur di daerah. Pertama, isu terkait pengoptimalan potensi daerah. Kedua, isu terkait regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, isu terkait pengelolaan aset daerah dan solusinya.
Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerjasama dengan Australia – Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) ini bertujuan untuk membahas opsi-opsi pendanaan di luar APBD yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun kebutuhan infrastrukturnya.
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button