Gantikan Gandum, Presiden Minta Dibuatkan Peta Jalan Produksi dan Hilirisasi Sorgum
Dampak larangan ekspor gandum dari sejumlah negara seperti Kazakhstan, Kirgistan, India, Afghanistan, Algeria, Kosovo, Serbia dan Ukraina, membuat Pemerintah berupaya untuk menggenjot produksi sorgum sebagai pengganti gandum. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin pengembangan dan hilirisasi budidaya sorgum ditingkatkan.
Terkait hal tersebut, Presiden menugaskan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bersama kementerian yang lain untuk membuat roadmap hilirisasi dan pengembangan sorgum hingga 2024. Sorgum dinilai Presiden sangat cocok, untuk menggantikan gandum karena yang memiliki kandungan gizi yang sama dan sorgum dapat menghasilkan makanan olahan lain.
“Nah Indonesia tentu punya beberapa alternatif selain sorgum itu bisa juga dari tanaman sagu dan singkong. Oleh karena itu arahan bapak presiden seluruhnya perlu dipersiapkan agar kita punya substitusi dan diversifikasi dari produk tersebut,” kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan Pemerintah sudah memiliki rencana untuk membuka lahan budidaya sorgum untuk dua tahun kedepan dan luas lahan yang dibuka pun mengalami peningkatan. Untuk tahun 2023, rencana lahan yang dibuka seluas 115.000 hektar, kemudian untuk tahun 2024 bertambah menjadi 154.000 hektar.
Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertugas untuk menyiapkan lahan-lahan tersebut. Untuk Pilot project pengembangan sorgum akan dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Waingapu.
“Bapak presiden minta agar dibuatkan roadmap sampai tahun 2024. Dan kami laporkan bahwa target dari musim sasaran tanam di 2022 adalah 15.000 hektar, dan ini tentu ada pengembangan sebesar 100.000 hektar,” kata Airlangga.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan dilibatkan untuk pengembangan dan hilirisasi sorgum ini. Brin diminta untuk mengembangkan varietas sorgum agar dapat memproduksi sorgum yang berkualitas. Sementara untuk infrastruktur pengembangan sorgum akan dipegang oleh Kementerian PUPR, seperti infrastruktur dalam penyediaan air.
“Bapak Presiden juga minta kepada Kementerian Pertanian untuk menyiapkan alsintan dan menyiapkan ternak, sehingga ekosistem dari pada sorgum itu bisa terbentuk di Kabupaten Waingapu, Kementerian Perekonomian akan mempersiapkan roadmapnya, sekaligus juga perlu disiapkan oleh Kementerian BUMN dan ESDM agar kesiapan untuk pengembangan bioetanol,” jelasnya.
Airlangga mengungkap saat ini sudah ada 8 industri kecil dan menengah yang selama ini menjadi traditional market sorgum. Selain itu, saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan offtaker lainnya yakni dari industri pakan ternak.
Lebih lanjut, Airlangga menerangkan bahwa saat ini produksi sorgum di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal tanaman tersebut diyakini mampu menjadi komoditas pengganti tanaman lainnya, seperti pengganti jagung dalam bahan baku pembuatan pakan ternak, dan bisa juga dijadikan bioetanol.
“Industri pakan ternak sekarang bahan bakunya 50 persen jagung dan 50 persen protein lain. Tentu dari protein lain ini salah satunya sorgum bisa dijadikan untuk off-taker, untuk pakan ternak,” tutur Airlangga.
