Gibran: Susunan Kabinet Lebih Banyak Diisi Kalangan Profesional

0

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, menyatakan bahwa kabinet dalam pemerintahan bersama Prabowo akan didominasi oleh para profesional yang berkualitas. Namun, sebagai Wali Kota Solo yang masih menjabat, Gibran menolak untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai susunan kabinet tersebut.

Gibran hanya menekankan bahwa proses penyusunan kabinet adalah hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

 “Banyak profesional yang akan terlibat, nanti keputusannya ada di tangan Pak Presiden terpilih.,” ungkap Gibran, Selasa (07/05/2024).

Walikota Kota Solo ini pun menegaskan, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Namun, Gibran tidak masalah jika ada pihak-pihak yang ingin memberi masukan. Karena yang jelas apapun keputusan Prabowo nantinya akan tetap dipatuhinya.

“Sekali lagi, keputusan itu ada di tangan Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih

Ketika dimintai klarifikasi lebih lanjut mengenai pernyataannya mengenai kabinet yang akan didominasi oleh profesional, Gibran hanya mengatakan kepada publik untuk menunggu keputusan resmi dari Prabowo selaku Presiden terpilih.

“Kita tunggu saja,” ujar Gibran, putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara itu, Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman mengaku komposisi kabinet mulai dibahas. Ia menyebut, anggota kabinet nantinya tidak hanya berasal dari internal Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Habiburokhman bahkan menyebut wajar, jika nantinya struktur koalisi dan kabinet menjadi gemuk. Sebab, membangun Indonesia perlu keterlibatan semua pihak.

“Dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita juga besar,” kata Habiburokhman di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (060/5/2024).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga memberi bocoran, akan ada pos Kementerian atau lembaga baru dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena berdasarkan kajian, ada beberapa tugas dan fungsi direktorat tidak sinkron. Contohnya, direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan pemasyarakatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *