Gubernur Sulsel Rapat Terbatas dengan 5 Kabupaten Rampungkan E-KTP
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan menggelar rapat terbatas bersama 5 kabupaten/kota membahas terkait perampungan elektronik KTP (e-KTP) di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (30/8).
Lima daerah tersebut diantaranya Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Enrekang.
“Intinya dari segi penanganan perekaman dan pencetakan e-KTP Sulawesi Selatan termasuk prestasinya kurang menggembirakan, karena posisinya berada di rangking lima dari bawah,” kata Sumarsono.
Ia mendorong perampungan dan berharap dalam waktu dua pekan ke depan peringkat lima dari bawah peringkat Sulsel akan naik.
Saat ini dengan total pencapaian baru 89,06 persen. Dari total 6,77 juta lebih, yang melakukan perekaman baru sekitar 6,03 juta.
“Ternyata setelah rapat ternyata ada problem pelaporan, laporan dari kabupaten kota ke provinsi tidak lancar sehingga datanya di provinsi lebih rendah dari data ril di lapangan akibatnya ketika dilaporkan lebih rendah dan itu membuat suasana pelaporan harus dibenahi sesegera mungkin,” sebutnya.
Kota Makassar misalnya di lapangan tercatat 87,79 persen tetapi data yang ada di kita termasuk di pusat 75,86 persen.
Masalah lain adalah untuk pencetakan masih ada masalah untuk logistik tinta, serta tidak adanya anggaran. Ia meminta kabupaten/kota untuk melakukan penganggaran, lebih mengutamakan sektor ini karena berhubungan dengan pelayanan publik.
“Yang sudah siap cetak untuk segera dicetak, ngak punya anggaran siapkan alokasi anggaran, korbankan anggaran lain yang tidak jelas, yang sifatnya hura-hura dikurangi dan seterusnya. Gunakan untuk kepentingan publik itu lebih penting, itu menjadi prioritas di daerah ini,” ujarnya.
Ia memerintahkan Kadisdukcapil segera menurunkan tim dari Provinsi Sulsel ke lima kabupaten/kota tersebut untuk mempercepat perekaman dan pencetakan KTP.
“Kabupaten/kota yang sudah 100 persen, dan alat mereka lagi nganggur dikerahkan membantu ke daerah terdekat, seperti Sinjai,” tegas Sumarsono.
Dari lima kepala daerah yang diundang hanya Walikota Makassar yang hadir. 4 daerah lainnya hanya diwakilkan. Sumarsono mendesak setiap kepala daerah untuk memberi perhatian serius terhadap permasalahan kependudukan dan catatan sipil tersebut.
Ia berharap pada bulan September sudah dapat tertangani. Apalagi e-KTP ini akan digunakan warga untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.
