Guna Tingkatkan Investasi dan Pembiayaan Pariwisata, Kemenpar Gelar Rakornas ke-III 2018
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III Tahun 2018, hari ini, Kamis, 26 September 2018, resmi dibuka oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, di Dian Ballroom, Hotel Raffles, Jakarta. Saat membuka, Menpar didampingi para eselon I Kementerian Pariwisata (Kemenpar)
Sesuai temanya yakni Accelerate Investment and Financing for Tourism Sector, Rakornas ini digelar untuk meningkatkan realisasi investasi sektor pariwisata pada tahun 2019. Dengan meningkatnya investasi, diharapkan dapat memenuhi target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sebesar 20 juta wisman pada tahun 2019 mendatang.
Acara yang berlangsung dua hari (26-27 September 2018) ini, dihadiri antara lain perwakilan Menteri atau Kepala Lembaga dari sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait, anggota Komisi X DPR-RI Wiryanti Sukamdani, Seluruh Kepala Dinas Pariwisata dan perwakilannya, Asosiasi-asosiasi yang membidangi Pariwisata, mitra Kemenpar seperti Yayasan EL JOHN Indonesia yang diwakili langsung oleh Founder Yayasan EL JOHN Indonesia Johnnie Sugiarto dan para komunitas. Tak ketinggalan sejumlah Putri-putri binaan EL JOHN Pageants juga hadir di pembukaan ini. Jumlah peserta yang ikut dalam rakornas, mencapai 600 orang.
Selain membuka, Menpar juga bertindak sebagai pembicara yang memberikan welcoming Speech kepada peserta rakornas. Menpar menjelaskan, dalam empat tahun terakhir pariwisata menghasilkan balance payment yang positif atau selalu surplus antara devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman dengan uang yang dibelanjakan oleh wisatawan nasional (wisnas) yang berwisata keluar negeri.
Menurut Menpar, pada tahun 2019, devisa yang dihasilkan dari pariwisata mencapai US$20 miliar dari kunjungan 20 juta wisman dan pergerakan 275 juta wisnus.Guna mencapai target tersebut, Presiden Jokowi telah menetapkan 10 destinasi prioritas atau yang dikenal dengan “Bali Baru”. Penetapan destinasi ini tak lain untuk mengejar target 20 juta kunjungan wisman tersebut.
Dengan gambaran diatas, maka dibutuhkan investasi untuk 10 destinasi tersebut. Menurut Menpar, hingga tahun 2019, investasi dan pembiayaan yang dibutuhkan sektor pariwisata sebesar Rp500 triliun. Selama periode 2019 – 2024, dibutuhkan investasi yang terdiri dari 120.000 hotel rooms, 15.000 restoran, 100 tamanrekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan peran serta dunia usaha, serta program pembangunan 100.000 homestay dengan melibatkan UKM pariwisata.
“Besarnya kebutuhan investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata ini kita coba petakan dan bahas dalam Rakornas PariwisataIII/2018,” kata Menpar.
Menpar menjelaskan, ada tiga isu kebutuhan pembiayaan yang diperlukan dalam mendukung sektor pariwisata yakni kebutuhan pembiayaan untuk membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP); kebutuhan pembiayaan Usaha Homestay (2018-2019); serta kebutuhan pembiayaan Usaha UMK Pariwisata (KUR KhususPariwisata).
“Untuk homestay membutuhkan investasi Rp 2 triliun dan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata) Rp 25 triliun. Tahun ini jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata sebanyak 6,7 juta pelaku usaha,” ujar Menpar.
Pada hari pertama menampilkan pembicara antara lain, selain Menpar yakni ada, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Laksda TNI (Purn) Agus Purwoto, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Wisnu WijayaSoedibjo; Sekretaris Kementerian Koperasidan UKM, Meliadi Sembiring, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Reza Anglingkusuma; dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Hadi Sucahyono.
Pada hari kedua, menghadirkan Menko Bidang Perekonomian,Darmi Nasution yang akan memberikan keynote speech dengan tema “Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Dunia Usaha Pariwisata”; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,Wimboh Santoso, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, dan Ketua Umum KADIN, Rosan Roeslani.
Rakornas juga membahas dan me-launching program universal traveller protection yang berfungsi sebagai perlindungan bagi wisman dan wisnus yang melakukan perjalanan (travelling) di Indonesia dengan asuransi perjalanan yang diperkirakan dapat meng-cover sampai Rp 320 triliunsampai tahun 2024 mendatang.
Pada acara itu juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara lain Menteri Pariwisata denganMenteri Keuangan, Menteri Koperasi danUKM, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Lembaga Pembiayaan Pemerintah serta lunching Universal Traveller Protection.
