Gus Ipul Ungkap 54 Juta Warga Miskin Belum Terima PBI-JKN

El John News, Jakarta-Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap masih lemahnya ketepatan sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) BPJS Kesehatan. Ia menyebut puluhan juta warga miskin belum tercatat sebagai penerima bantuan, sementara jutaan masyarakat yang tergolong mampu justru masih menikmati iuran yang dibayarkan negara.

Dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026), Gus Ipul menyampaikan bahwa berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), lebih dari 54 juta penduduk dari kelompok miskin belum masuk dalam kepesertaan PBI-JKN.

“Masih ada penduduk desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI-JK, sementara sebagian masyarakat di desil 6 sampai 10 justru masih tercatat sebagai penerima,” ujar Gus Ipul.

Sebaliknya, ia menyebut sekitar 15 juta orang dari kelompok masyarakat mampu, termasuk desil 6 hingga desil 10 serta kelompok non-desil, masih tercantum sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Kondisi ini dinilai mencerminkan masih lemahnya akurasi data penerima manfaat program jaminan kesehatan nasional.

Gus Ipul menjelaskan, data tersebut merupakan hasil pemutakhiran terbaru yang dilakukan pemerintah sepanjang 2025. Sebagai respons, Kementerian Sosial mulai menerapkan pendekatan pembagian desil secara lebih ketat dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk PBI-JKN, guna meminimalkan kesalahan sasaran.

Namun demikian, ia mengakui proses verifikasi dan validasi data belum berjalan optimal. Sepanjang 2025, pemerintah baru mampu melakukan pencocokan data terhadap sekitar 12 juta kepala keluarga, dari total kebutuhan lebih dari 35 juta kepala keluarga.

“Kita masih perlu melakukan cross-check yang jauh lebih luas. Karena itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat,” katanya.

Meski upaya tersebut terus dilakukan, Gus Ipul menilai perbaikan data harus dilakukan secara berkelanjutan agar akurasinya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ia menegaskan perlunya langkah yang lebih konkret dan masif agar kesalahan inklusi maupun eksklusi dapat ditekan.

Ia juga menambahkan, sejak Mei 2025 hingga Januari 2026, pemerintah telah melakukan pengalihan penerima PBI-JKN secara bertahap. Langkah ini diklaim berhasil menurunkan tingkat kesalahan sasaran, meski masih terdapat pengecualian, seperti penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang tetap harus dijamin oleh negara.