MBG Tak Akan Dihentikan, Qodari: Yang Menerima Manfaat Nyata di Lapangan

El John News, Jakarta-Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilanjutkan meskipun muncul berbagai kritik dan tuntutan penghentian dari sejumlah kelompok mahasiswa. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai memiliki manfaat besar bagi pemenuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pelajar.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan MBG. Menurutnya, setiap program berskala nasional pasti menghadapi tantangan pada tahap implementasi.

“Jadi begini, program apapun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” ujar Qodari dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Qodari menilai manfaat program MBG telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat penerima. Karena itu, pemerintah memilih melakukan perbaikan dan evaluasi ketimbang menghentikan program yang telah berjalan.

“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” katanya.

Ia menegaskan bahwa setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan melalui evaluasi dan pembenahan tata kelola, bukan dengan menghentikan program secara keseluruhan.

“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” tegasnya.

Sebagai bagian dari langkah penataan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang telah mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.

Menurut Qodari, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran sebelum dilakukan perluasan layanan.

“Pada hari ini yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu,” jelasnya.

Sementara itu, SPPG yang sudah berjalan akan menjadi fokus evaluasi pemerintah. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penerima manfaat, kualitas layanan, kondisi operasional, kandungan gizi makanan, hingga tata kelola dan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program.

“Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi,” paparnya.

Pemerintah meyakini MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah, program ini juga diharapkan dapat mendukung penurunan angka stunting serta meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi muda.

Sebelumnya, penghentian Program MBG menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan mahasiswa saat aksi demonstrasi yang digelar BEM Universitas Indonesia bersama sejumlah elemen mahasiswa lainnya di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan Program MBG serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.