Industri Pariwisata Butuh Kepastian Terkait Kondisi Pulau Komodo
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Djunaidi angkat bicara terkait terus digulirkannya wacana penutupan Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Didin menyebut, wancana tersebut membuat industri pariwisata ragu dalam membuat paket perjalanan ke TNK.
Didin menegaskan kondisi ini tidak boleh berlarut-larut karena akan berdampak negatif pada industri pariwisata.
“Kondisi ini akan merugikan industri pariwisata. Karena industri pariwisata tidak akan membuat paket perjalanan sebelum situasinya jelas. Yang pasti semua pihak akan dirugikan dengan kondisi ini,” papar Didin dalam keterangan tertulis, Minggu (29/9/2019).
Didin menjelaskan, tidak ada yang istan dalam membuat paket wisata. Ada tahapan yang dilalau, salah satunya adalah upaya untuk mempromosikan destinasi yang ada di paket wisata tersebut. Apalagi promosinya menyasar ke mancanegara, karena itu butuh proses yang cukup panjang.
“Paket wisata harus dibuat dalam kondisi terkini. Dan butuh waktu untuk mempromosikannya. Karena wisatawan mancanegara juga harus mengatur waktu perjalanan. Jadi tidak bisa sembarangan. Itulah kenapa industri butuh kepastian. Buat apa mereka membuat paket yang akhir tidak bisa dijual. Jelas merugikan,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengatakan akan menutup Taman Nasional Komodo untuk kepentingan konservasi. Masyarakat yang tinggal di pulau itu juga dikatakan akan direlokasi ke pulau lain.
Menanggapi itu, pihak Keementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan mengerahkan studi lapangan. Sementara protes berdatangan dari berbagai pihak yang mengatakan wacana Gubernur itu tidak berdasar.
Belakangan, , Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut sudah ada bocoran dari tim terpadu KLHK. Destinasi wisata Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut tidak akan ditutup bagi para wisatawan.
Begitu juga masyarakat di kawasan ini juga tidak akan direlokasi sebagaimana wacana yang dilontarkan oleh Pemprov NTT.
