Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Nama Menteri Pariwisata Ikut Disorot
El John News, Jakarta-Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat ke ruang publik. Sejumlah nama menteri dikabarkan masuk dalam radar evaluasi Presiden Prabowo Subianto. Dari enam nama yang disebut-sebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjadi salah satu yang paling disorot.
Widiyanti menjadi sorotan diduga dikaitkan dengan kritik tajam yang diterima Widiyanti dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 21 Januari 2026. Kritik tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, saat Widiyanti memaparkan capaian kinerja Kementerian Pariwisata.
Dalam rapat itu, Widiyanti menyampaikan sejumlah prestasi, di antaranya raihan 154 penghargaan internasional sepanjang 2025 serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 13,98 juta orang. Namun, paparan tersebut justru menuai respons keras dari pimpinan komisi.
Saleh menilai capaian yang disampaikan belum mencerminkan dampak konkret bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa rapat kerja bukan sekadar forum seremonial atau pencitraan, melainkan sarana DPR untuk menguji efektivitas kinerja pemerintah.
“Bu Menteri, kalau enggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga. Kita juga kalau anggota DPR enggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Ini konsekuensi dari tugas konstitusional,” tegas Saleh dalam rapat tersebut.
Menanggapi kritik itu, Widiyanti memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya. Ia menegaskan bahwa penghargaan internasional di sektor pariwisata memiliki nilai strategis dan berdampak langsung terhadap ekonomi nasional.
Menurut Widiyanti, penghargaan tersebut bukan bersifat berbayar, melainkan diberikan oleh lembaga internasional yang kredibel dengan proses penilaian independen dan standar yang ketat. Bahkan, sebagian penghargaan berbasis pada pengalaman dan ulasan pelaku industri internasional yang telah berkunjung ke Indonesia.
“Hal ini mencerminkan persepsi nyata terhadap kualitas destinasi, produk, dan layanan pariwisata Indonesia di mata dunia,” ujar Widiyanti.
Di tengah memanasnya isu reshuffle, pemerintah hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya memberikan penjelasan singkat saat ditemui awak media di Kompleks Istana Negara, Kamis (29/1/2026).
Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak tengah merencanakan perombakan besar-besaran kabinet. Menurutnya, fokus Presiden saat ini hanya pada pengisian satu posisi yang kosong, yakni Wakil Menteri Keuangan, menyusul perpindahan Thomas Djiwandono ke jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Ia menekankan bahwa pengisian jabatan tersebut bersifat teknis dan tidak berkaitan dengan evaluasi menyeluruh terhadap para menteri.
“Presiden masih melakukan kajian dan meminta masukan dari Menteri Keuangan terkait pengisian jabatan Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya diisi oleh Pak Thomas,” kata Prasetyo.
Isu reshuffle kembali menguat setelah DPR resmi menyetujui pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI. Kepindahan ini memicu spekulasi publik mengenai kemungkinan perubahan komposisi Kabinet Merah Putih. Jika benar terjadi, maka perombakan tersebut akan menjadi reshuffle kelima selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
