Kaesang Pangarep Ingin Berduet dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024

0

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, mengungkapkan keinginannya untuk berpasangan dengan Anies Baswedan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Pemungutan suara untuk pesta demokrasi ini dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. “Jika disuruh memilih, saya memilih Jakarta. Mungkin duet dengan Pak Anies,” kata Kaesang dalam kanal YouTube pribadinya, Kaesang Pangarep by GK Hebat, pada Senin (3/6/2024).

Kaesang menjelaskan alasannya memilih Jakarta sebagai fokus politiknya. “Saat ini, saya adalah ketua umum partai, yang berarti saya harus mengurus 38 provinsi di seluruh Indonesia. Jika saya menjadi Wali Kota Solo, saya hanya mengurus lima kecamatan dengan populasi sekitar 600.000 orang. Sementara, PSI memiliki lebih dari itu,” ungkapnya. Kaesang juga menekankan bahwa PSI memiliki kekuatan politik yang signifikan di DPRD DKI Jakarta dengan delapan kursi.

Lebih lanjut, Kaesang menyatakan bahwa peluangnya untuk maju di Pilkada Jakarta terbuka lebar jika Anies Baswedan bersedia menjadi pasangannya. “Jika Pak Anies bersedia, posisinya saat ini belum ada partai, sedangkan PSI memiliki delapan kursi di DPRD Jakarta. Jadi, kemungkinan bisa maju,” katanya.

Spekulasi mengenai pencalonan Kaesang sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) muncul setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang mengubah persyaratan batas usia calon kepala daerah. MA telah mengabulkan permohonan Hak Uji Materi (HUM) yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Ahmad Ridha Sabana, terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam pertimbangannya, MA menilai Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal tersebut menyatakan bahwa usia minimum untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, dan 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dihitung sejak penetapan pasangan calon.

Menurut MA, Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai “berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.” Atas putusan ini, MA memerintahkan KPU RI untuk mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah tersebut.

Dengan keputusan ini, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur jika berusia minimal 30 tahun, dan sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota jika berusia minimal 25 tahun pada saat pelantikan, bukan pada saat penetapan sebagai pasangan calon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *