Kapolri Sebut Disinformasi Jadi Ancaman Utama Pilkada Serentak 2024
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyoroti ancaman terbesar yang dapat mengganggu jalannya Pilkada serentak 2024, yakni misinformasi dan disinformasi. Menurutnya, kerawanan di media sosial harus menjadi perhatian serius, mengingat besarnya interaksi di platform tersebut.
Dalam keterangannya pada Kamis (07/11/2024), Kapolri mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 33 miliar interaksi di media sosial, dengan 38% di antaranya bersifat positif, 23% netral, dan 29% negatif. Hal ini menunjukkan potensi risiko penyebaran informasi yang menyesatkan di dunia maya.
“Hoax atau berita palsu menjadi salah satu ancaman terbesar yang harus kita hadapi dalam Pilkada kali ini. Banyak masyarakat yang belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hoax,” kata Kapolri. Misinformasi yang beredar di media sosial, menurutnya, bisa memicu reaksi negatif, mulai dari sekadar dibaca, dibagikan, hingga menyebabkan kericuhan di lapangan.
Kapolri juga mengingatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk lebih siap dalam menghadapi potensi kerawanan dan polarisasi yang tinggi selama Pilkada serentak 2024. Ia menjelaskan bahwa pilkada kali ini berbeda karena diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia, yang berpotensi memunculkan lebih banyak konflik antarpendukung calon.
“Oleh karena itu, Forkopimda harus siap dan sigap dalam menghadapi segala bentuk potensi masalah yang muncul, termasuk memitigasi konflik yang mungkin terjadi akibat polarisasi yang lebih tajam dibandingkan Pilpres,” ujar Kapolri.
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mengimbau agar semua pihak bekerja sama dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan suasana Pilkada yang aman, damai, dan tertib.
