Economic

Keluh Kesah Nelayan dan Pedagang Ikan TPI Cempae ke Gubernur Sulsel

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono didampingi oleh Pjs Wali Kota Parepare Lutfhie Natsir melakukan peninjauan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cempae, Kota Parepare, Minggu (3/6) pagi.

Sumarsono melakukan kunjungan usai melaksanakan salat subuh, di lokasi TPI saat berkunjung dalam kondisi hujan. Ia ditemani oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman dan Plt Kepala Dinas Bina Marga dan Pemukiman Sulsel Jumras.

Peninjauan ini terkait rencana peralihan kewenangan pelelangan dari Pemkot Parepare ke Pemprov Sulsel. Dan mendapatkan kondisi ril yang ada di masyarakat terhadap aktivitas perdagangan pelelangan ikan. Sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan mengecek kondisi sejumlah bangunan.

Sejumlah hal ditanyakan Sumarsono, seperti jumlah stok ikan, fungsi TPI berjalan atau tidak, apakah ada pungutan tidak resmi.

“Ayo Pak ini saya datang bersama Pak Wali Kota apa aspirasinya, tolong disampaikan,?” tanya Soni Sumarsono.

Daeng Rani misalnya menyampaikan agar bangunan pelelangan untuk bangun lebih luas dan bertingkat. Sedangkan Aldo menyampaikan ada bagian gudang ikan yang justru dijadikan tempat tinggal untuk dikembalikan fungsinya sebagai gudang.

“Ini Pak kalau bisa, jalanan yang ada disini diperbaiki, karena kalau kami angkat ikan dan diletakkan di jalan, gabus kami akan bocor karena aspalnya sudah rusak,” sebut Muhammad Yusuf salah satu yang sudah 30 tahun berprofesi sebagai nelayan.

Ia juga setuju TPI ini diambilalih provinsi dan berharap agar segala pengurusan dapat dipermudah tanpa harus ke Makassar.

Terong, salah satu pedagang bahkan menyampaikan kepada Gubernur bahwa TPI Cempae saat ini hanya berfungsi sebagai tempat bongkar saja, tidak terdapat pelelangan murni. Ini disebabkan terdapat tempat pembongkaran lain. Jadi Ia meminta agar di satu tempat saja.

“Kita minta tolong ini. Kadang kita beli ikan di sini mahal, sampai pasar murah, karena banyak yang bongkar di luar,” jelasnya.

Terkait perbaikan jalan dan bangunan, Kadis Bina Marga Jumras menjelaskan, perbaikan jalan atau infrastruktur bisa bersumber dari dana APBN atau APBD.

“Biasanya satu kali lelang, pada saat pelaksanaan jalannya diberikanlah teknisnya untuk dibantu dikerjakan,” ujarnya.

Senada, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rachman lelang dilakukan sekaligus dan pelaksanaanya masing-masing instansi.

Pjs Wali Kota Parepare Luthfi Natsir mengatakan, saat ini sedang dibenahi terkait persiapan peralihan status dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.

“Ini harus dibenahi antara provinsi dengan kabupaten/kota terkait dengan peralihan kewenangan, ini yang harus dibicarakan dengan baik,” katanya.

TPI Cempae misalnya dibangun APBD Kota Parepare, selama ini terdapat retribusi, hal ini juga yang akan dibicarakan. Peralihan saat ini masih dalam tahap pembahasan, namun telah ditempatkan pejabat dari provinsi.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close