Kemendagri Ajak Suku Tionghoa Indonesia Berkontribusi Dalam Pembangunan di Indonesia Timur
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak suku Tionghoa-Indonesia membantu membangun Indonesia Timur. Ajak tersebut disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, pada acara pelantikan Pengurus Perhimpunan Hakka Indonesia Sejahtera (PHIS) Periode 2022-2027 di Museum Hakka Indonesia, di area Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (05/11/2022).
Bahtiar menjelaskan Pemerintah dan DPR telah membentuk tiga provinsi baru di Pulau Papua yakni Provinsi Papua Selatan (Ibukota Merauke), Provinsi Papua Tengah (Ibukota Nabire) dan Provinsi Papua Pegunungan (Ibukota Wamena). Ketiga provinsi tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang no 14, 15 dan 16 tahun 2022. Tak hanya tiga provinsi, ada satu provinsi lagi di Pulau Papua yang masih dalam pembahasan Pemerintah Bersama DPR yakni Provinsi Barat Daya dengan ibukotanya Sorong.
Menurut Bahtiar, salah satu tujuan pembentukan provinsi-provinsi baru tersebut adalah untuk kemajuan daerah di Indonesia Timur. Hingga saat ini, masih terlihat mencolok ketimpangan pembangunan yang terjadi antara Indonesia Barat dan Timur, hal ini seharusnya tidak boleh dibiarkan perlu pemerataaan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia secara bertahap.
“Indonesia barat itu, di Pulau Jawa, Sumatera itu maju sekali. Peradabannya maju, ekonominya maju, semua maju. Lalu saya pikir-pikir jangan-jangan kemajuan bagian barat Indonesia ini, karena masyarakat Tionghoa tinggalnya di Indonesia Barat. Makin ke Timur, di Sulawesi, Maluku, apalagi Papua, masyarakat Tionghoa itu jumlahnya sangat kecil,” kata Bahtiar.
“Maka melalui forum ini, kami mengajak PHIS dan seluruh senior-senior, tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa Indonesia, kami ajak untuk bergeser ke Timur, jangan menumpuk di Pulau Jawa dan Sumatera,” tambah Bahtiar.
Lebih lanjut, Bahtiar menerangkan bahwa Presiden Jokowi bersama jajarannya sedang fokus membangun di Indonesia Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan dipilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Indonesia yang baru.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan merubah landscape ekonomi Indonesia, yang sebelum berkiblat ke Jakarta kini akan bermuara di Kalimantan Timur, sehingga akan berdampak positif kepada Provinsi yang letaknya tidak jauh dengan IKN
“Tentu landscape ekonomi Indonesia akan berubah, kalau dulu dari Aceh, harus ke Jakarta baru ke Samarinda atau Balikpapan. Tapi nanti kemungkinan landscape kita itu, dari Aceh langsung ke Balikpapan, dari Jayapura langsung ke Balikpapan, dari Surabaya langsung ke Balikpapan, dari Pontianak langsung ke Balikpapan. Jika pembangunan IKN konsisten maka dua, tiga tahun bahkan 10 tahun kemudian maka akan terjadi perubahan sosial ekonomi dan sosial politik Indonesia,” ujar Bahtiar.
Bahtiar mengungkapkan bahwa orang-orang suku Tionghoa-Indonesia merupakan orang-orang yang paham mengelola dan mendongkrak pertumbuhan di suatu daerah. Oleh karena diharapkan suku Tionghoa Indonesia dapat ikut berkontribusi untuk pembangunan IKN dan juga pembangunan ekonomi di Indonesia Timur
“Landscape baru ini, harus kita pikirkan Bersama, kita harus mengambil bagian masing-masing. Supaya integrasi bangsa yang dilakukan dengan cara membangun Ibu Kota di tengah-tengah Indonesia di Kalimantan Timur tentu ini, ada maknanya secara sosial politik dalam jangka Panjang,” tutur Bahtiar.
Pada kesempatan ini, Bahtiar mengapresiasi kontribusi yang diberikan PHIS kepada bangsa dan negara. Kontribusi tersebut, sangat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan
“Salah satu peran terbaik sehingga bangsa ini menjadi besar dan bisa bertahan dari berbagai cobaan yang dilalui dalam waktu ke waktu karena ada peran dari masyarakat Tionghoa dan salah satu unsur masyarakat Tionghoa itu adalah masyarakat Perhimpunan Hakka Indonesia Sejahtera,” ungkap Bachtiar.
