Kemenkominfo Akan Luncurkan Satelit Internet Berkecepatan Tinggi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)  Rudiantara mengakui saat ini masih banyak instansi yang kesulitan mendapatkan akses internet cepat. Instansi-instansi itu seperti sekolah, kantor desa dan puskesmas. Padahal instansi ini membutuhkan internet agar dapat menerima informasi yang berkaitan tugas secara cepat dan tepat waktu.

Untuk mengatasi itu, Rudi mengatakan pihaknya akan meluncurkan satelit internet berkecepatan tinggi.  Untuk peluncuran akan dilakukan pada akhir tahun 2021 atau awal 2022. Untuk pembangunan satelit akan diagenda pada tahun 2018
“Pada 2018 kita akan tetapkan siapa yang akan menjadi badan usaha untuk merancang membangun, meluncurkan dan mengoperasikan satelit, yang satelitnya diluncurkan perkiraannya akhir 2021 atau awal 2022,” katanya.

Rudi mengakui peluncuran itu terbilang lama karena akan diluncurkan  sekitar lima tahun lagi. Untuk mensiasatinya, pemerintah akan menyewa satelit pada 2019. Sehingga nantinya, ketika satelit telah diluncurkan dan mengangkasa, maka layanan dapat dipindahkan dengan cepat.

Dengan menyewa satelit, maka layanan interner berkecepatan tinggi dapat diperoleh instansi yang berada di daerah terpencil. Instasi yang disasar Kemenkominfo diantaranya adalah sekolah dan madrasah, puskesmas, Polres, Polsek, Kodim maupun kantor desa.
“Lumayan itu ada waktu tiga tahun, nanti kita cari satelit siapa yang bisa kita sewa, jadi setelah satelit kita di atas tinggal memindahkan ke satelit kita, karena kan layanan ini harus secepat-cepatnya, infrastruktur harus dibangun secepat-cepatnya, agar kita bisa kompetisi,” katanya.

Ia mengatakan, pada 2019 secara bertahap berbagai instansi tersebut akan terlayani sehingga pada 2024 nantinya semua sudah harus terhubung dengan internet berkecepatan tinggi.

Menurut dia, terdapat sekitar 140-150 ribu titik baik sekolah, puskesmas maupun desa yang nantinya terhubung dengan internet kecepatan tinggi.

Sementara itu, antena yang menjadi pendukung untuk internet di titik tersebut, nantinya harus diproduksi di daerah-daerah untuk mengembangkan perekonomian.

“Bayangkan 140 ribu-150 ribu antena kita butuhkan, kalau harga antena satu Rp2 juta, Rp3 juta, sudah berapa ratus miliar akan kita sebar ini ke daerah,” katanya. (Sumber Antara)