Kemenparekraf Siapkan Strategi Penanganan COVID-19 dan PEN Sektor Parekraf
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio memaparkan upaya yang dilakukan Kementerian Pariwisisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) dalam menyelamatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terpurk akibat pandemi COVID-19. Paparan itu disampaikan Wishnutama saat saat Rapat Koordinasi Pimpinan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Rakorpim PC-PEN) di Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (25/9/2020).
Wishnutama menjelaskan ada sejumlah strategi yang dilakukan kementeriannya agar pariwisata tidak terus terpuruk. Strategi itu, di antaranya menyiapkan berbagai program yang disokong oleh dana dari Kemenpar sebesar Rp3,8 triliun.
Program tersebut yakni Hibah Pariwisata, Sertifikasi CHSE ( Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability ), Stimulus Reaktivasi Pariwisata, Fasilitas Hotel dengan 3 kali makan dan snack untuk Isolasi Mandiri.
“Hibah pariwisata bertujuan membantu destinasi dan usaha pariwisata untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan sehingga meningkatkan trust dan confidence wisatawan di 85 daerah Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria seperti 10 DPP, ibu kota, provinsi, destinasi branding, daerah dengan 15 persen PHPR, dan daerah yang termasuk 100 CoE” kata Wishnutama.
Dalam pelaksanaannya, hibah dilakukan melalui transfer ke daerah. Porsinya sekitar 70 persen diberikan kepada hotel dan restoran. Untuk data hotel dan restoran, diambil dari data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dari masing-masing daerah. Untuk sisanya, yang 30 persen, digunakan daerah untuk menjadi bagian dalam penanganan dampak ekonomi sosial akibat COVID-19 terutama di sektor parwisata.
Kemudian untuk program Stimulus Reaktivasi Pariwisata, Wishnutama mengatakan diberikan diskon 50 persen untuk paket wisata. Program ini akan dimulai jika pemberikan vaksin sudah berjalan.
Program berikutnya, yakni sertifikasi CHSE. Sertifikasi ini diberikan secara gratis dengan tujuan agar pelaku usaha pariwisata dapat menerapkan protokol kesehatan sungguh-sungguh dan memastikan dapat dijalankan oleh wisatwan. Protokol kesehatan yang dijalan harus sesuai dengan KMK Kementerian Kesehatan dan buku panduan dari Kemenparekraf sebagai pedoman penerapan.
Kemenparekraf juga menyiapkan akomodasi berupa hotel setara bintang 3, termasuk fasilitas makan dan minum. Area penyediaan hotel terletak di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Bali. Jumlah fasilitas yang akan disediakan dapat menampung 14.000 pasien dalam waktu 14 hari karantina sampai Desember 2020. Saat ini, sudah ada 17 hotel yang sudah diverifikasi oleh Kemenkes dengan daya tampung sejumlah 3.290 kamar dan akan terus bertambah.
Sebelumnya, saat sambutan pembukaan Rakorpim PC-PEN Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sektor pariwisata menjadi sektor yang sangat terpukul dengan penurunan pendapatan hingga 90 persen dibandingkan dengan tahun lalu.
“Sektor pariwisata yang biasanya menghasilkan devisa 15 miliar dolar AS setahun, kali ini turun sampai 90 persen,” kata Airlangga.
Ia menjelaskan, pariwisata di Kepulauan Riau merupakan salah satu yang paling dalam terpukul selain Bali. Pada kuartal kedua tahun ini, pertumbuhannya minus 6 persen, sedangkan di Bali minus 10 persen. Sebagian besar hotel selama 9 bulan pertama tahun ini hampir tidak melayani tamu karena pembatasan pergerakan di tengah pandemi.
Selaku Ketua Komite PC-PEN Airlangga mencatat bahwa program PEN baru dimulai di awal Juni 2020. Artinya, tingkat penyerapan 40 persen dicapai hanya dalam kurun 3 bulan 3 pekan.
“Dengan tingkat penyerapan yang makin cepat ke depan, kami perkirakan bahwa anggaran PEN sebesar Rp695 triliun akan dapat terserap hingga 100 persen,” katanya.
Saat Rakorpim PC-PEN tersebut hadir pula beberapa menteri kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga seperti, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menkomarves Luhut B Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, dan Kepala BNPB Doni Monardo.
