Kementerian Kehutanan Tindak Tegas Pelaku Kebakaran Hutan, 10 Korporasi Disegel

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah Indonesia. Menanggapi hal ini, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) mengintensifkan penindakan terhadap pelaku, baik individu maupun korporasi, yang diduga terlibat dalam praktik pembakaran lahan secara ilegal.

Langkah tegas diambil sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah dampak karhutla yang merugikan masyarakat, lingkungan, serta ekonomi nasional. Sejak awal tahun 2025, Ditjen Gakkumhut telah menyegel 10 perusahaan dan memproses hukum delapan pelaku individu non-korporasi, menunjukkan bahwa tak ada ruang toleransi bagi pelaku kejahatan lingkungan.

“Kami tidak akan ragu menindak siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan. Penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu,” tegas Direktur Jenderal Gakkum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

Upaya penanganan karhutla dilakukan secara masif melalui operasi lapangan yang melibatkan sinergi antara Kementerian Kehutanan, Manggala Agni, TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, hingga masyarakat. Hingga saat ini, tercatat telah dilakukan 1.689 operasi pemadaman, mencakup kawasan rawan karhutla di Sumatera, Kalimantan, hingga bagian timur Indonesia.

Selain itu, Ditjen Gakkumhut juga mengintensifkan penanganan pasca kebakaran, termasuk identifikasi luas lahan terbakar, rehabilitasi kawasan terdampak, serta pemrosesan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Pencegahan Karhutla Diperkuat

Seiring dengan upaya pemadaman, Kementerian Kehutanan juga menggencarkan berbagai program pencegahan. Ini termasuk sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar, penyuluhan kepada masyarakat lokal, patroli terpadu, hingga pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menurunkan potensi kebakaran.

Langkah ini tidak hanya dimaksudkan untuk menekan angka kejadian, tetapi juga menanamkan kesadaran kolektif bahwa karhutla bukanlah solusi murah membuka lahan, melainkan sebuah kejahatan ekologis dengan konsekuensi serius.

Hingga Agustus 2025, 10 perusahaan telah disegel dan sedang menjalani proses hukum, sementara 2 lainnya dikenai sanksi administratif. Tidak hanya perusahaan, 8 pelaku perorangan juga sedang dalam proses hukum aktif, dengan 1 kasus telah naik ke tahap penyidikan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, Riau.

Berikut adalah sebaran penyegelan berdasarkan wilayah:

• Kalimantan Barat: 6 perusahaan (FWL, CMI, DAS, HKI, MTI, UKIJ)
• Riau: 3 perusahaan (DRT, RUJ, SAU)
• Jambi: 1 perusahaan (SH)
• Sumatera Selatan: 1 perusahaan (PML)
• Bangka Belitung: 1 perusahaan (BRS)

Selain itu, data penegakan hukum menunjukkan tingginya intensitas kasus di Riau (10 kasus) dan Kalimantan Barat (7 kasus), menegaskan bahwa kedua provinsi ini menjadi perhatian utama dalam penindakan karhutla tahun ini.

Dwi Januanto menekankan bahwa pembakaran hutan berdampak lebih luas dari sekadar hilangnya tutupan lahan. Asap hasil karhutla mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu transportasi, memicu kerugian ekonomi dari berbagai sektor, serta meningkatkan emisi karbon yang mempercepat perubahan iklim.

“Karhutla tidak hanya merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ini adalah bencana berlapis—mengancam keselamatan warga, memperparah pemanasan global, dan menciptakan kerugian besar bagi negara,” ujar Dwi.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Kehutanan juga mengingatkan perusahaan, petani, dan masyarakat luas agar tidak menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan. Pemerintah telah menyediakan berbagai alternatif dan pendekatan ramah lingkungan yang dapat digunakan.

“Penegakan hukum bukan tujuan akhir, tetapi bagian dari strategi besar untuk melindungi hutan dan sumber daya alam kita. Jika semua pihak patuh, maka karhutla bisa dicegah sejak dini,” tutup Dwi.

Dengan pendekatan terpadu antara pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum yang tegas, pemerintah berharap Indonesia dapat keluar dari siklus tahunan karhutla dan membangun tata kelola kehutanan yang lebih berkelanjutan untuk masa depan.