Kerugian Akibat Kemacetan di Jabodetabek Tembus Rp 100 Triliun
Suasana arus lalulintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (30/6). Menurut Ditlantas Polda Metro Jaya selama bulan Ramadhan terjadi perubahan jam macet, diprediksi kemacetan ibukota sudah akan mulai dari pukul 15.30 hingga 19.00 WIB akibat jam pulang kerja yang lebih cepat. ANTARA FOTO/Vitalis Yogi-Trisna/ed/14
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapenas) telah menghitung kerugian akibat kemacetan di Jakarta dan Jabodetabek. Hasil penghitungan Bapenas menyebut, kerugian akibat kemacetan di Jakarta pada tahun ini menembus angka Rp 67,5 triliun, sedangkan di Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono menyayangkan nilai yang besar itu terbuang akibat kemacetan. Bambang menegaskan kondisi ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena akan mempengaruhi perekonomian daerah.
Bambang menilai permasalahan transportasi Jabodetabek saat ini dengan kondisi tingkat kemacetan yang sangat tinggi di mana rasio volume kendaraan dibanding kapasitas jalan sudah mendekati 1, atau dengan kata lain sudah macet dan perlu penanganan.
Kedua, sepeda motor di jalan makin dominan, sementara peran angkutan umum masih rendah.
“Saat ini penggunaan angkutan umum di Jakarta baru 19.8 persen dan di Bodetabek baru 20 persen,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Minggu, 3 Desember 2017.
Sementara itu, untuk pelaju dari wilayah Bodetabek menuju Jakarta ada sekitar 1,1 juta, dan ini terus meningkat 1,5 kali lipat sejak tahun 2002.
Untuk pergerakan lalu lintas harian di Jabodetabek, dia menyebutkan, yang semula pada 2003 sebesar 37,3 juta perjalanan/hari meningkat 58 persen atau mencapai 47,5 juta perjalanan/hari di tahun 2015.
Dari 47,5 juta perjalanan orang per hari tersebut, sekitar 23,42 juta merupakan pergerakan di dalam kota DKI, 4,06 juta adalah pergerakan komuter dan 20,02 juta adalah pergerakan lainnya yg melintas DKI dan internal Bodetabek.
Perjalanan di Jabodetabek rata-rata didominasi oleh sepeda motor, pesebaran dari total pergerakan Jabodetabek di dominasi oleh sepeda motor yakni sebesar 75 persen, kendaraan pribadi sebesar 23 persen dan dua persen oleh kendaraan angkutan umum.
“Hal ini tentu berdampak pada perekonomian dan lingkungan,” ungkapnya.
Menurut Bambang pihaknya bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Daerah telah menyiapkan berbagai terobosan yang secepatnya dilaksanakan.
“Berbagai terobosan yang dipersiapkan tersebut, telah dan terus dikomunikasikan oleh BPTJ dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan kepala daerah di Bodetabek,” ujarnya.
Ada beberapa terobosan yang sudah dan akan dilakukan, yaitu BPTJ dan Pemerintah Provinsi DKI yakin harus mendorong kebijakan seperti penerapan ganjil genap, pengaturan sepeda motor; ramp metering di tol; Electronic Enforcement; pengaturan angkutan barang.
“Untuk bisa mendoronv kebijakan tersebut, yang dipersiapkan yaitu menyiapkan lajur khusus angkutan umum di wilayah Jabodetabek, `Park and Ride` yang memadai, menyiapkan berbagai alternatif angkutan umum seperti jemputan, JR Connexion, dan JA Connexion,” tutupnya.
