KKP dan Tiongkok Perkuat SDM serta Inovasi untuk Wujudkan Ekonomi Biru Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperluas jejaring internasional untuk memperkuat transformasi ekonomi biru nasional. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), KKP menjalin kerja sama strategis dengan berbagai lembaga pendidikan, penelitian, dan industri kelautan di Republik Rakyat Tiongkok. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia di sektor kelautan dan perikanan sekaligus mempercepat penguasaan teknologi maritim berkelanjutan.
Kegiatan tersebut berlangsung pada 27–31 Oktober 2025 di Shenzhen dan Zhuhai, bertepatan dengan partisipasi Indonesia dalam Workshop on Marine Biodiversity Conservation and Sustainable Community Development in APEC Economies. Forum internasional tersebut digelar oleh First Institute of Oceanography (FIO) – Kementerian Sumber Daya Alam Republik Rakyat Tiongkok, bekerja sama dengan Sekretariat APEC.
Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menegaskan bahwa kerja sama lintas negara merupakan elemen penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pencipta inovasi di sektor maritim global.
“Melalui kolaborasi ini, kita memperkuat kompetensi SDM, memperluas transfer teknologi, serta membangun basis pengetahuan kelautan yang berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, belum lama ini.
Marine and Fisheries Sustainable Development: Winning for the Nature, Winning for the People.” Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan ekonomi biru Indonesia menitikberatkan pada keseimbangan antara konservasi sumber daya laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kebijakan ini diwujudkan melalui tiga program utama KKP, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih, perikanan budi daya tematik, serta program garam nasional.
Sebagai hasil konkret, KKP dan Sun Yat-sen University menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk memperkuat kerja sama akademik di bidang konservasi karbon biru, mitigasi perubahan iklim, serta pengembangan teknologi kelautan. Rangkaian kegiatan ini menghasilkan empat capaian utama:
Memperkuat posisi Indonesia di forum APEC sebagai penggerak utama implementasi kebijakan ekonomi biru.
Menghidupkan kembali kemitraan kelembagaan antara KKP dan institusi riset kelautan ternama di Tiongkok.
Membuka peluang kolaborasi nyata seperti pelatihan bersama (joint training), pertukaran tenaga ahli, dan riset terapan.
Menarik dukungan investasi industri untuk pengembangan teknologi budi daya perikanan berkelanjutan di Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, BPPSDM KP akan menyusun peta jalan kerja sama dengan mitra Tiongkok serta mempersiapkan pelaksanaan Joint Training Program bersama FIO dan Hinesor Group pada November 2025.
Selama kunjungan, delegasi Indonesia juga bertemu Prof. Tiegang Li, Direktur Jenderal FIO, yang menegaskan komitmennya mendukung kemitraan dalam kerangka Blue Partnership, sejalan dengan strategi ekonomi biru Indonesia.
Selain itu, pertemuan dengan Vice Chancellor Guangdong Ocean University (GOU), Prof. Lu Yishan, dan Dean Prof. Xie Lingling, menghasilkan kesepahaman untuk memperluas kerja sama di bidang akuakultur, pengolahan hasil perikanan, pengembangan masyarakat pesisir, dan pendidikan vokasi. GOU juga berencana meluncurkan program pertukaran pelajar dan tenaga ahli Indonesia–Tiongkok pada 2026.
Delegasi BPPSDM KP turut mengunjungi Futian Nature Reserve di Shenzhen untuk mempelajari penerapan konservasi mangrove di kawasan urban. Mereka juga berdiskusi dengan Hinesor Group, perusahaan teknologi perikanan asal Tiongkok, yang menyatakan kesiapannya mendukung Joint Training Program on Marine Technology di Jakarta bulan depan.
“Kami ingin memastikan hasil dari seluruh kolaborasi ini tidak berhenti di level diplomasi, melainkan benar-benar memberikan dampak nyata di lapangan, mulai dari pendidikan vokasi hingga inovasi teknologi budidaya berkelanjutan,” tutur Nyoman Radiarta.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya membangun ekosistem pembelajaran lintas negara sebagai langkah strategis mempercepat transformasi ekonomi biru nasional.
“Investasi terbesar dalam ekonomi biru bukan hanya pada sumber daya alamnya, tetapi pada manusia yang mengelolanya,” ujarnya.
Kolaborasi Indonesia–Tiongkok ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju pengelolaan laut yang lebih produktif, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaya saing global.
