KLHK Dukung Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, menyerahkan bantuan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kepada masyarakat Kalimantan Tengah, Jumat, 8 September 2017. Bantuan tersebut berupa 90 unit kendaraan roda dua, 127 unit pompa punggung dan 34 unit smartphone yang dilengkapi aplikasi peringatan dini karhutla.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Drs. Mugeni, SH.MH , kepada perwakilan masyarakat dan kelompok Masyarakat Peduli Api, untuk mendukung upaya pencegahan dan pemadaman yang dilakukan oleh masyarakat.
Sejak 1 Agustus 2017, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyatakan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.
Menindaklanjuti hal ini, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto memerintahkan agar jajarannya dapat mengefektifkan, dan memaksimalkan keberadaan satuan posko komando penanganan siaga darurat bencana karhutla, serta mengaktifkan Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB), menjadi Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Meskipun saat ini wilayah Kalimantan Tengah masih terkena hujan, kita tetap harus waspada sehingga bencana kabut asap akibat karhutla tidak terulang kembali seperti tahun 2015”, tegas H. Sugianto.
Saat ini Provinsi Kalimantan Tengah sedang menyusun Raperda Dalkarhutla, menyempurnakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Selain itu, H.Sugianto berpendapat, kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sangat diperlukan dalam upaya pengendalian karhutla, begitu juga dukungan masyarakat dan sektor swasta.
Berbagai kegiatan telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, seperti patroli terpadu pencegahan karhutla pembasahan lahan (rewetting) dengan pembuatan sumur bor, sekat kanal, dan penanaman pada lahan rawan karhutla. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga mendorong perusahaan kehutanan dan perkebunan agar memenuhi kewajiban terkait pengendalian karhutla.
Dalam kesempatan ini, juga dilaksanakan peluncuran (launching) Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan fase kedua. Fase pertama dilakukan mulai tanggal 11 Agustus – 9 September 2017 di 55 posko desa dengan 110 desa jangkauan.
Launching ditandai dengan memberangkatkan tim patroli terpadu oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Kalimantan Tengah, dan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) KLHK.
Acara yang digelar di halaman Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ini, juga dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan tengah, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup KLHK, Ketua KPHK Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, APHI, GAPKI, APTA wilayah Kalimantan Tengah, dan tokoh masyarakat dari beberapa kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
Sementara itu, berdasarkan satelit NOAA pukul 20.00 WIB (08/09/2017), untuk periode tanggal 1 Januari – 8 September 2017, terpantau total 1.769 hotspot. Jumlah ini menurun 711 titik (28,66%), dari tahun sebelumnya sebanyak 2.480 titik. Adapun Satelit Terra/Aqua (NASA) (confidence level ≥80%) menunjukkan total 1.070 titik, yakni menurun 2.068 titik (65,90%), dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3.138 titik.
