Komisi I DPR RI Dukung Rencana Indonesia Bergabung dengan BRICS Plus

0
039710800_1729814803-Untitled

Komisi I DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah untuk membawa Indonesia bergabung dalam aliansi ekonomi BRICS Plus. Keanggotaan Indonesia dalam kelompok kekuatan ekonomi ini, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, dipandang sebagai langkah strategis yang dapat membuka peluang baru, baik dalam konteks ekonomi maupun geopolitik.

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, menegaskan bahwa keanggotaan dalam BRICS tidak hanya menawarkan manfaat ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan geopolitik. “Di tengah ketegangan global dan persaingan antarnegara besar, Indonesia harus mampu menjaga posisinya. Bergabung dengan BRICS memberikan kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang, sambil tetap menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara Barat,” ujarnya dalam sebuah pernyataan pada Senin, (28/10/2024).

Menteri Luar Negeri Sugiono, yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto, telah menyampaikan niat resmi Indonesia untuk bergabung dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia. Sekarang, Indonesia menunggu keputusan dari negara-negara anggota BRICS apakah mereka akan menerima Indonesia sebagai mitra.

Sukamta menjelaskan bahwa jika Indonesia diterima dalam BRICS, ini akan membuka berbagai peluang, termasuk peningkatan investasi asing, khususnya dari negara-negara anggota BRICS yang merupakan lima ekonomi besar. “Dengan bergabung, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi dari China dan India, serta membuka akses ke transfer teknologi dan inovasi yang sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri dalam negeri,” katanya.

Aliansi BRICS diharapkan dapat mewakili pasar-pasar yang berkembang pesat di dunia. Dengan bergabung, Indonesia bisa lebih mendiversifikasi pasar ekspornya dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara Barat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Sukamta menambahkan, kehadiran lembaga keuangan seperti New Development Bank (NDB) dalam BRICS dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk proyek-proyek besar di Indonesia, termasuk infrastruktur dan energi terbarukan.

“Keanggotaan di BRICS Plus akan memberikan Indonesia kesempatan lebih besar untuk berperan aktif dalam penyusunan kebijakan global. Forum ini bisa digunakan untuk mendorong kepentingan nasional dan memperkuat posisi Indonesia di organisasi internasional lainnya,” jelas Sukamta.

Meski demikian, Sukamta mengingatkan pentingnya bagi Indonesia untuk tetap berperan aktif dan cerdas dalam menjalankan perannya di BRICS. “BRICS terdiri dari negara-negara dengan latar belakang yang beragam. Kita harus mampu beradaptasi dan tidak melupakan komitmen terhadap hubungan yang telah terjalin baik dengan negara-negara Barat,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti bahwa perbedaan kepentingan di antara anggota BRICS Plus bisa menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, Indonesia harus tetap mematuhi prinsip politik luar negeri yang bebas aktif yang telah menjadi landasan diplomasi Indonesia selama ini.

Respons positif datang dari berbagai negara anggota BRICS, termasuk Rusia, terhadap niat Indonesia untuk bergabung. Selain Indonesia, ada 12 negara lain yang juga menunjukkan minat yang sama untuk menjadi mitra BRICS, antara lain Aljazair, Belarus, dan Turki.

Sukamta menekankan bahwa bergabung dengan BRICS Plus seharusnya dipandang sebagai langkah untuk memperluas opsi kerjasama, bukan sebagai bentuk keberpihakan kepada blok tertentu. “Indonesia harus tetap menjadi jembatan dialog antara kekuatan dunia, baik di Timur maupun di Barat,” tegasnya.

Agar dapat memanfaatkan keanggotaan di BRICS Plus secara maksimal, Sukamta menyarankan Indonesia perlu menyiapkan kebijakan ekonomi yang lebih kompetitif dan adaptif. Ini mencakup reformasi struktural, peningkatan daya saing industri, serta perbaikan iklim investasi.

Dengan langkah ini, Sukamta menggarisbawahi bahwa bergabung dengan BRICS merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia, sambil tetap menjaga hubungan yang seimbang dengan mitra tradisional di Barat. “Kita harus bergerak maju untuk mencapai tujuan tersebut,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *