Komisi VII DPR Dorong Reformasi Total Keselamatan Pariwisata

Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan keamanan pariwisata di Indonesia. Dorongan ini disampaikan menyusul maraknya insiden kecelakaan wisata yang menelan korban jiwa sepanjang tahun 2025.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyatakan bahwa keselamatan wisatawan tidak boleh lagi diposisikan sebagai aspek pendukung, melainkan harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan pariwisata nasional.

Menurutnya, pengembangan destinasi wisata tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, tetapi juga harus menempatkan faktor safety and security sebagai elemen kunci.

“Keselamatan dan keamanan harus menjadi dasar utama pengembangan pariwisata. Faktor safety and security atau unsur ‘S’ perlu diprioritaskan agar pariwisata Indonesia dapat tumbuh secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” ujar Evita dalam keterangannya di Jakarta, Senin, (5/1/2026)

Sepanjang 2025, sejumlah peristiwa kecelakaan wisata terjadi di berbagai daerah. Salah satunya adalah tenggelamnya kapal wisata phinisi di Selat Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, pada 26 Desember 2025 yang mengakibatkan empat wisatawan asal Spanyol meninggal dunia.

Insiden lainnya mencakup wafatnya wisatawan asal Australia saat melakukan aktivitas scuba diving di Segara Beach, Tulamben, Bali, pada 30 Desember 2025, serta kecelakaan yang menimpa wisatawan asal Brasil saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, akibat terjatuh ke jurang.

Evita juga menyoroti tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli 2025 yang menewaskan 17 orang dan menyebabkan puluhan lainnya hilang. Selain itu, kasus tenggelamnya wisatawan di kawasan Pantai Pangandaran pada 25 Desember 2025 dan di Pantai Karanghawu, Sukabumi, pada 27 Desember 2025 turut menjadi catatan serius.

Menurut Evita, perlindungan terhadap wisatawan, pelaku usaha pariwisata, serta masyarakat lokal seharusnya berjalan seiring dengan ambisi pemerintah meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal wisatawan, dan belanja di destinasi wisata.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tingkat risiko alam yang tinggi. Selain dikenal sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia juga berada di kawasan cincin api dengan ratusan gunung berapi aktif.

“Kondisi geografis Indonesia seharusnya membuat keselamatan menjadi prioritas utama, termasuk dalam transportasi darat, laut, dan udara,” tegasnya.

Evita menilai, berulangnya kecelakaan di kawasan wisata menjadi indikator bahwa keselamatan belum sepenuhnya menjadi fokus kebijakan pariwisata nasional.

“Satu nyawa yang hilang adalah kegagalan sistem. Ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa,” katanya.

Komisi VII DPR RI pun mendorong Kementerian Pariwisata untuk mengambil langkah konkret dengan melakukan reformasi total sistem keselamatan dan keamanan pariwisata. Reformasi tersebut diharapkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Basarnas, Polri, BNPB, Kementerian Perhubungan, BMKG, BSN, TNI, pemerintah daerah, serta asosiasi terkait.

Pembenahan yang dimaksud meliputi regulasi, koordinasi lintas lembaga, kelembagaan, operasional di lapangan, hingga penegakan hukum. Evita juga menekankan pentingnya penetapan standar nasional keselamatan pariwisata, sertifikasi wajib bagi operator wisata, sistem peringatan dini, serta mekanisme respons cepat saat terjadi insiden.

Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, ia mengusulkan pembentukan desk koordinatif khusus yang bertugas memantau dan mengawasi penerapan standar keselamatan di destinasi wisata secara rutin.

“Semua lembaga sebenarnya sudah ada. Yang masih lemah adalah pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Harus ada koordinator yang memimpin dan menggerakkan semua sumber daya secara cepat,” jelasnya.

Ia menambahkan perlunya evaluasi terhadap kinerja pihak-pihak yang bertugas di destinasi wisata, seperti syahbandar, penjaga pantai, maupun petugas taman nasional, guna memastikan SOP dijalankan secara konsisten.

Dari sisi pengunjung, Evita juga mendorong wisatawan agar lebih sadar dan kritis terhadap aspek keselamatan saat berwisata.

“Wisatawan harus berani menanyakan jaminan keselamatan kepada operator. Jika ragu terhadap prosedur yang diterapkan, sebaiknya tidak ikut kegiatan tersebut,” pungkasnya.