Lakukan Peninjauan, Komisi XIII DPR RI Apresiasi Progres Cepat Pembangunan IKN
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mendapat sorotan positif dari kalangan legislatif. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan IKN pada Sabtu, (26/7/2025), Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap kemajuan infrastruktur dan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) di wilayah calon ibu kota baru tersebut.
Kunjungan yang dipimpin oleh Franky Sibarani, anggota Komisi XIII DPR RI, turut melibatkan jajaran Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Hukum dan HAM, serta unsur dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan ini difokuskan pada evaluasi langsung pengelolaan aset strategis milik negara serta kesiapan fasilitas pendukung pemerintahan di IKN.
Rangkaian peninjauan mencakup beberapa titik vital, seperti Istana Negara, Kantor Sekretariat Negara, Istana Wakil Presiden, Plaza Legislatif, hingga Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) IKN.
“Progres yang kami lihat di lapangan sangat menggembirakan. Banyak infrastruktur kunci yang sudah hampir rampung, bahkan siap dioperasionalkan. Ini sinyal positif bahwa IKN bukan sekadar rencana, tapi kenyataan yang sedang dibangun secara sistematis,” ujar Franky.
Franky menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar tinjauan fisik, melainkan bagian dari upaya Komisi XIII dalam memastikan kejelasan proses serah terima aset dan kesiapan operasionalisasi kementerian/lembaga di IKN. Ia menyebut pentingnya kementerian tertentu segera bermigrasi untuk menunjukkan komitmen penuh terhadap pembangunan ibu kota baru.
“Kami mendorong Kemensetneg agar segera menginisiasi perpindahan operasional awal dari kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup, PUPR, Kehutanan, dan ATR/BPN. Kehadiran mereka akan menjadi penanda awal mobilisasi kelembagaan ke IKN,” jelasnya.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa pembangunan IKN memang tidak hanya soal fisik, tetapi juga menyangkut transformasi kelembagaan yang menyeluruh.
“Kita sedang membangun model tata kelola aset negara yang tidak hanya efisien, tapi juga transparan dan berkelanjutan. BMN di IKN akan menjadi contoh pengelolaan aset publik berbasis digital, akuntabel, dan terintegrasi,” ujar Basuki.
Ia juga menyebut bahwa penyiapan sistem pelaporan aset dan pengelolaan gedung pemerintah telah dilakukan secara paralel dengan pembangunan fisik.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kemensetneg menyampaikan bahwa proses serah terima aset BMN antara kementerian/lembaga akan dilakukan secara bertahap dan berbasis pada prinsip tertib administrasi. Mereka memastikan setiap aset akan didaftarkan, divalidasi, dan dicatat secara akurat, sebagai bagian dari reformasi pengelolaan BMN nasional.
Kegiatan ini menjadi sinyal kuat dari sinergi antarlembaga negara dalam mendukung proyek strategis nasional IKN. Komisi XIII menegaskan akan terus mengawal proses perpindahan aset dan operasionalisasi kelembagaan secara aktif melalui fungsi pengawasan.
“Tugas kami bukan hanya mengesahkan anggaran, tapi juga memastikan anggaran itu betul-betul digunakan untuk sesuatu yang produktif dan berdampak luas bagi masa depan Indonesia,” tutup Franky.
