Luhut: Jangan Bertengkar Lagi Soal MBG, Program Ini Baik untuk Rakyat

El John News, Jakarta-Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak masyarakat untuk tidak lagi memperdebatkan keberadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan memiliki tujuan yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Meski demikian, Luhut menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai masukan guna menyempurnakan pelaksanaan program tersebut. Ia menilai aspek yang perlu terus diperbaiki bukanlah tujuan programnya, melainkan tata kelola dan implementasi di lapangan.

“Saya kira MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu, itu barang baik. Tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki,” kata Luhut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Luhut mengungkapkan  DEN telah melakukan  survei independen terkait pelaksanaan Program MBG dan hasil survei telah dilaporkan kepada  Presiden. Survei tersebut dilakukan untuk melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan program MBG, khususnya terhadap pembentukan ekosistem pemasok atau supplier baru di daerah.

Menurut Luhut, survei tersebut dibiayai secara mandiri oleh DEN dan dilakukan menggunakan metode random sampling terhadap 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Jadi satu hal tadi yang kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah hasil dari survei MBG yang kami lakukan secara independen. Kami biayai sendiri, terutama untuk melihat apakah ada ekosistem supplier baru yang terbentuk ketika program MBG ini dijalankan,” ujar Luhut.

Ia menjelaskan, sampel survei dipilih secara acak menggunakan sistem komputer sehingga mampu merepresentasikan kondisi SPPG secara nasional.

“Ada yang di Nias Selatan, Halmahera, Papua, dan berbagai daerah lainnya. Jadi ini bisa digambarkan merepresentasikan total keseluruhan populasi SPPG yang ada,” katanya.

Hasil survei menunjukkan dampak positif program MBG terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebanyak 86,9 persen SPPG tercatat memiliki setidaknya satu pemasok kecil yang berasal dari UMKM di sekitar lokasi operasional mereka.

“Hasil pertama yang kami lihat positif adalah bahwa 86,9 persen SPPG yang ada saat ini paling tidak memiliki satu supplier kecil. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh setiap SPPG,” ungkap Luhut.

Menurutnya, temuan tersebut membuktikan bahwa Program MBG tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menciptakan rantai pasok baru yang memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Ini membuktikan bahwa program MBG selain mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi anak-anak Indonesia, juga menciptakan ekosistem supplier yang baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, sekitar 64 hingga 65 persen UMKM pemasok diketahui berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi program lebih banyak dirasakan oleh pelaku usaha lokal dibandingkan pemasok berskala besar dari luar daerah.

“Ini penting karena bukan supplier besar yang masuk, tetapi UMKM yang muncul memang berada di dalam kabupaten atau lokasi tempat SPPG tersebut beroperasi,” jelasnya.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa program MBG juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja lokal. Hampir 99 persen tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.

Selain itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja UMKM pemasok juga tergolong tinggi dengan angka mencapai lebih dari 70 persen. Meski demikian, Luhut menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama terkait akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

“Kepuasan terhadap performa UMKM ini juga cukup besar, hampir mencapai di atas 70 persen. Memang ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, terutama bantuan permodalan untuk UMKM tersebut,” tuturnya.