Menhub Dorong Efisiensi Layanan Logistik Transportasi Laut Melalui Inaportnet
Penguatan sistem logistik nasional yang efisien dan kompetitif perlu diwujudkan bersama, sesuai arahan Presiden RI melalui Inpres 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Karenanya, peningkatan layanan logistik transportasi laut melalui aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online atau Inaportnet, perlu didorong dan dioptimalkan.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam seminar dengan tema “Capaian Digitalisasi Transportasi Laut Untuk Logistik Indonesia” di Jakarta, pada hari Selasa, (16/07/2024).
Seminar ini bertujuan untuk memperkuat dan menyosialisasikan capaian kolaborasi serta integrasi aplikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Inaportnet, sebagai bagian dari National Single Window dan National Logistics Ecosystem (NLE). Peserta seminar berasal dari 18 Kementerian/Lembaga.
“Sistem digital menjadi satu terobosan. Oleh karena itu, kami terus melakukan peningkatan, bahkan nantinya akan ada satu portal yang dapat mengakses ke seluruh Kementerian Perhubungan. Ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa aplikasi di seluruh Kementerian dan Pemerintah Daerah tidak perlu terlalu banyak, karena akan menyulitkan masyarakat,” ujar Menhub.
Dalam layanan logistik transportasi laut, Kementerian Perhubungan menggunakan aplikasi Inaportnet yang membawa transparansi lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan. Inaportnet merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat, serta keberangkatan kapal dari pelabuhan. Hal ini berdampak signifikan terhadap waktu yang dihabiskan kontainer di pelabuhan.
Inaportnet telah diimplementasikan di 264 UPT Pelabuhan Laut dan telah terintegrasi dengan aplikasi perizinan lainnya melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW), terutama di 46 pelabuhan. “Kami terus berkolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan, baik pada layanan dan perizinan kapal, maupun pada sistem kontrol distribusi pemanfaatan sumber daya energi dan mineral dari hulu ke hilir. Dengan integrasi dan kolaborasi ini, terutama dalam pengangkutan hilir di sektor minerba, terbukti berkontribusi pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pelabuhan,” ungkap Menhub.
Menhub menilai implementasi NLE di Indonesia semakin penting terutama setelah hasil Sidang Facilitation Committee ke-47 di International Maritime Organization (IMO) tahun 2023 yang mengadopsi amendemen terhadap Convention on Facilitation of International Maritime Traffic atau FAL Convention, di mana semua negara anggota IMO diwajibkan menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024.
Penggunaan aplikasi Inaportnet sebagai bagian dari National Single Window dan NLE juga menarik perhatian beberapa negara anggota IMO untuk melakukan studi banding ke Indonesia. Hal ini terjadi setelah Kemenhub bersama LNSW mempresentasikan sistem tersebut di depan Sidang Facilitation Committee di IMO London.
“Saya berharap kepada semua lini Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di pelabuhan agar tetap optimis terhadap perbaikan layanan dan responsif dalam menghadapi tantangan global, sehingga kita selalu siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi,” tutup Menhub.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Anthoni Arif Priadi, Asisten Deputi Menko Maritim dan Investasi, Djoko Hartoyo, Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan LNSW, Ircham Habib, serta perwakilan dari tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
