Menhub Dukung Diskon Transportasi: Dorong Perjalanan Domestik dan Ekonomi
Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pemberian stimulus besar-besaran di sektor transportasi jelang musim liburan sekolah pada Juni–Juli 2025.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan diskon tarif untuk berbagai moda transportasi. Menurutnya, langkah ini bukan hanya tepat, tetapi juga strategis dalam merangsang mobilitas masyarakat dan mendorong konsumsi domestik.
“Stimulus ini sangat relevan untuk meningkatkan aktivitas perjalanan dalam negeri, terutama selama libur sekolah. Selain menjaga daya beli, kebijakan ini juga memperkuat stabilitas nasional,” ujar Menhub Dudy akhir pekan lalu.
Total insentif yang dikucurkan pemerintah untuk sektor transportasi mencapai Rp940 miliar. Diskon tersebut meliputi kereta api, pesawat, kapal laut, hingga angkutan penyeberangan.
Untuk moda kereta api, disediakan diskon tarif sebesar 30 persen untuk lebih dari 3,5 juta kursi, dengan nilai stimulus mencapai Rp300 miliar. Sedangkan untuk angkutan udara, insentif diberikan dalam bentuk PPN Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) sebesar 6 persen bagi 6 juta penumpang, dengan nilai Rp430 miliar.
Di sektor angkutan laut, diskon diberikan untuk lebih dari 923 ribu penumpang, mencakup kapal reguler dan kapal perintis, sementara untuk angkutan penyeberangan, diskon berlaku bagi 506 ribu penumpang dan 1,1 juta kendaraan. Total stimulus untuk dua sektor ini mencapai Rp210 miliar.
Menhub Dudy mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan diskon transportasi ini secara optimal. Ia berharap kebijakan tersebut mendorong peningkatan mobilitas dan konsumsi domestik yang pada akhirnya memperkuat ekonomi nasional.
“Kita harap libur sekolah kali ini bisa menjadi momentum kebangkitan pergerakan domestik dan pariwisata lokal,” tambahnya.
Empat Kebijakan Tambahan untuk Menjaga Ekonomi
Selain insentif transportasi, pemerintah juga menggelontorkan empat program besar lainnya untuk menopang stabilitas ekonomi:
- Penebalan Bantuan Sosial berupa tambahan Kartu Sembako dan Bantuan Pangan bagi 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran mencapai Rp11,93 triliun.
- Diskon Tarif Tol sebesar 20 persen untuk 110 juta kendaraan, dengan total insentif Rp650 miliar (non-APBN).
- Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan, ditujukan bagi 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Nilai anggaran untuk BSU mencapai Rp10,72 triliun.
- Perpanjangan Diskon Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKK) sebesar 50 persen bagi pekerja sektor padat karya selama enam bulan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp200 miliar (non-APBN).
Kebijakan terpadu ini diharapkan menjadi katalisator pemulihan ekonomi yang inklusif dan merata. Pemerintah menargetkan agar bantuan dan stimulus yang diberikan tidak hanya menahan laju perlambatan ekonomi global, tetapi juga memberi ruang tumbuh bagi konsumsi masyarakat domestik.
