Menkeu Pastikan Omnibus Law Jadikan Sistem Perpajakan Indonesia Kompetitif
Pemerintah memastikan susunan RUU Omnibus Law akan membuat administrasi dan sistem perpajakan Indonesia menjadi kompetitif jika bersanding dengan negara lain. Saat ini susunan Omnibus Law sudah mencapai tahap finalisasi dan targetnya RUU akan disampaikan kepada DPR sebelum memasuki masa reses tanggal 18 Desember mendatang.
Menteri Ekonomi Sri Mulayani Indrawati memastikan, susunan RUU Omnibus Law akan membuat sistem pajak menjadi kompetitif jika dibandingkan dengan sistem perpajakan lain.
Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi mengantisipasi perubahan yang terjadi akibat ekonomi digital.
“kita akan terus menyelesaikan untuk omnibus di bidang perpajakan agar lingkungan investasi dapat bisa kita perbaiki seperti saya sebutkan, ada enam kelompok di dalam Omnibus Law perpajakan ini dan kita sedang dalam proses kelompok memformulasikan secara final dan harmonisasi untuk bisa di sampaikan ke DPR”
Sri Mulyani Menambahkan, pada dasarnya kelompok penurunan perpajakan dari sisi korporasi pajak untuk deviden dan juga penurunan dari sisi denda kita juga mengadopsi sistem pajak teritorial kita akan menekankan pada ekonomi digital dari sisi relevansi terhadap ekonomi person ketimbang physical person dan yang terakhir berbagai insentif-insentif perpajakan yang akan di masukan dalam Omnibus Law.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, secara garis besar nantinya omni buslaw akan akan terdiri dari beberapa cluster diantaranya cluster khusus perizinan, cluster untuk mempermudah usaha kecil dan menengah atau UKM serta cluster hukum administratif pelanggar omnibus law dapat dikenakan hukuman berupa denda.
“Omnibus kita akan dorong dengan kemudahan usaha kecil dan menengah, UKM termasuk untuk perizinan kalo selama ini perizinan di proses tetapi usaha UKM bisa dengan registrasi saja dan juga ada penambahan untuk membuat bisnis UKM”
Saat ini pokok –pokok isi dari Omnibus Law sudah sampai tahap finalisasi dan singkronisasi target nya pemerintah akan RRU Omnibus Law sebelum RESES DPR tanggal 18 desember mendatang.
