Headline NewsTechTechnology

Menkominfo dan Menteri Republik Korea Bahas Peluang Kemitraan Pusat Data

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea Lee Sang Min membicarakan peluang kemitraan kedua negara di bidang pengembangan dan pembiayaan pusat data. 

“Kami bertukar pengalaman untuk mendiskusikan pengembangan dan rencana pembiayaan pusat data. Hal itu merupakan salah satu program untuk mendukung terwujudnya percepatan transformasi digital yang dicanangkan Presiden Joko Widodo,” jelasnya usai pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Menteri Johnny menyatakan Pemerintah Republik Indonesia tengah menyiapkan berbagai kebiijakan dan implementasi penyelenggaraan pemerintahan elektronik. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan dukungan infrastruktur berupa Pusat Data Nasional.

“Saya menyampaikan bahwa untuk Pemerintah Indonesia, kami memiliki kemungkinan kebijakan yang didorong oleh data (data driven policy). Untuk itu, kita perlu memiliki cloud pemerintah, pusat data, untuk mendukung pemerintahan elektronik kita di Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Menkominfo, Pemerintah Republik Korea juga memiliki peran penting dalam transformasi dan teknologi digital yang berlangsung secara global. 

“Jadi, saya berharap kita dapat menyimpulkan dan melakukan kerja sama sesegera mungkin. Dengan bantuan dari Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea H.E. Lee Sang Min dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Korea untuk Indonesia H.E Taesung Park, saya yakin ini dapat berkembang secara progresif,” tuturnya.

Menurut Menteri Johnny, saat ini Kementerian Kominfo telah menyiapkan lokasi pembangunan Pusat Data Nasional di Batam, Kepulauan Riau. Bahkan, Menkominfo telah meninjau calon lokasi PDN yang memiliki luas tanah hampir 5 hektar itu. 

“Batam ini adalah kawasan industri dan saya sudah memeriksa spesifikasi calon lokasi pada bulan April tahun 2021 lalu, di sana sudah ada fiber optic. Saya berharap ini akan membantu realisasi proyek ini. Dalam waktu dekat, saya bersama dengan tim teknis akan ke Batam untuk berbicara dengan pemerintah daerah setempat demi mewujudkan pengadaan Pusat Data Nasional di Indonesia,” jelasnya. 

Menteri Johnny menyatakan, saat ini adalah era bisnis dan kebijakan ekonomi berbasis cloud. Oleh karena itu, pengembangan data center merupakan investasi yang sangat penting dan strategis bagi Indonesia.  

“Dalam membangun pusat data, pemerintah harus menerapkan redundancy. Kami telah memutuskan akan memiliki setidaknya empat lokasi untuk mendukung Kawasan Industri Ramah Lingkungan, serta membuatnya lebih produktif dan efisien secara ekonomi (efisiensi biaya) menjadi bagian dari Indonesia,” tandasnya.

Kepada Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea Lee Sang Min, Menkominfo menyatakan Pemerintah Indonesia menjaga agar proyek ini berada di jalur yang benar dan berupaya untuk mempercepat kerja sama terwujud.

“Tim saya di sini akan fokus pada sisi pengadaan dan semua kontrak dokumentasi teknis ini, sedangkan bagian lain dari perjanjian pembiayaan, dokumen pinjaman, dan pembiayaan terkait apa pun akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan lembaga pendanaan nasional di sini. Mereka bekerja sama dan berhubungan dengan Kementerian Keuangan Korea atau mitra lembaga,” tuturnya.

Menteri Johnny menyatakan akan berupaya mempersiapkan pendanaan yang diperlukan agar pelaksanaan proyek dapat berlangsung aman dan tepat waktu. Bahkan, Menkominfo menyatakan beberapa negara telah menyampaikan komitmen untuk mendukung pendanaan yang fleksibel.

“Jika nanti ada yang berkaitan dengan dana atau anggaran Pemerintah Daerah, Kementerian Kominfo harus mempersiapkannya di sana. Sehingga akan memudahkan atau aman, terjadwal dan tepat waktu. Tetapi di beberapa negara lain, saat ini, mereka juga berada dalam posisi untuk mendukung pendanaan yang fluid atau cair,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, pembangunan Pusat Data Nasional memiliki manfaat besar bagi kedua negara karena akan membuat hubungan kedua negara akan lebih berkembang. 

“Proyek ini bermanfaat dan baik bagi Indonesia dan Republik Korea, terutama untuk proses pengambilan keputusan yang benar dan tepat dalam membantu kedua negara berkembang lagi,” tandasnya.

Menkominfo mengungkap rencana untuk mengunjungi Republik Korea untuk melanjutkan diskusi dan pembahasan teknis kemitraan dengan Korea di sana. 

“Saya percaya bahwa tim saya telah memperbarui new progress pada proyek sistem pemerintahan berbasis elektronik dan seperti yang mereka sebutkan bahwa proyek ini telah terdaftar dalam Green Book Indonesia, berarti kami dapat memproyeksikan selangkah lebih maju sekarang dalam perjanjian dokumentasi keuangan dan di sisi lain dokumentasi pengadaan serta konstruksi. Jadi, saya berharap ini bisa dimulai,” ungkapnya.

Menteri Johnny juga memberi ucapan selamat atas terpilihnya kabinet baru di Republik Korea, seraya mengharapkan kerja sama kedua negara akan terjalin lebih erat.  

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada kabinet baru Republik Korea. Saya berharap kabinet baru dan kabinet Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden kita, Joko Widodo, akan lebih dekat dan membawa manfaat bagi warga kedua negara,” ungkapnya.  

Selain itu, Menkominfo juga mengharapkan dukungan Korea dalam pelaksanaan Leaders Meeting Indonesia Presidency G20 Summit. “Bulan November.yang akan datang, peluang kerja sama ini bisa dijadikan sebagai langkah maju bagi pemimpin negara-negara peserta G20.  Saya berharap bahwa kita dapat menandatanganinya di depan para pemimpin negara-negara dalam KTT G20 mendatang,” harapnya.

Dalam pertemuan itu Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba; Staf Khusus Bidang Kebijakan Digital dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dedy Permadi; Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika, Bambang Dwi Anggono, serta Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kementerian Kominfo, Ichwan Makmur Nasution.

Sementara Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea Lee Sang Min dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Indonesia Taesung Park, didampingi Direktur  Divisi Kerjasama Pemerintah Digital, Biro Pemerintah Digital Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea, Sungjoo Soon; Co-Direktur DGCC Indonesia-Korea, Kim Hyoo-joong; Direktur Negara Korea Eximbank, Kim Jae-cheol; serta penerjemah Bahasa Indonesia untuk Pemerintah Republik Korea, Min Seon-hee. (Sumber Kominfo)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button