Menpar Setujui Ada Penambahan KEK Pariwisata Dari Tiga Provinsi
Tiga provinsi diusulkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, yakni. Lampung, Bangka Belitung, dan Jawa Barat. Ketiganya diusulkan karena memiliki potensi pariwisata yang kuat untuk mendulang investor dan wisatawan. Usulan ini pun disetujui Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
Dukungan dari Kemenpar itu, telah ditindaklanjuti dengan melakukan diskusi bersama perwakilan pemerintah daerah (pemda) dari ketiga provinsi tersebut. Dalam diskusi tersebut membahas usulan daerah-daerah yang ada di tiga provinsi tersebut untuk dijadikan KEK Pariwisata. Untuk provinsi Lampung yang diusulkan menjadi KEK Pariwisata adalah Pesisir Barat dan Lampung Selatan. Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menilai yang lebih siap untuk dijadikan KEK Parwisata dari dua yang diusulkanadalah Lampung Selatan, karena memiliki luas yang ideal sebagai KEK Pariwisata.
“Lokasinya di Kalianda, namanya Krakatau Nirwana Resort. Tanahnya sudah firm 352 hektare, bahkan mau dikembangkan menjadi 800 hektare,” ujarnya di sela-sela peluncuran Lampung Krakatau Festival 2017 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Kemenpar, Jakarta, kemarin.
Sementara itu untuk Bangka Belitung akan ditambah menjadi dua, yang sebelumnya sudah memiliki KEK Pariwisata Tanjung Kelayang. Untuk menemani Tanjung Kelayang, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengusulkan Juru Seberang yang memiliki sluas 700 hektare dan Pulau Bangka seluas 200 hektar. Sedangkan Jawa Barat, Menpar menyetujui dua dari enam daerah yang diusulkan sebagai calon KEK, yaitu Walini di Bandung Barat dan Kertajati di Majalengka.
“Saya setuju dua daerah itu karena sudah ada perusahaannya. Luasnya di Walini 1.700 hektare dan Kertajati 1.000 hektare,” ungkapnya. Menurut Menpar, untuk selanjutnya daerah-daerah tersebut akan segera diusulkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk bisa diproses sesuai dengan prosedur sebagai calon KEK. “Pengusulannya harus tahun ini, kalau tidak kita akan terlambat,” katanya. Dalam berbagai kesempatan, Menpar memang selalu mendorong pemda mengusulkan wilayahnya yang potensial menjadi KEK.
