BusinessInvestment

Menperin Ajak Para Pengusaha Berinvestasi untuk Pendidikan Vokasi

Kementerian Perindustrian terus bersinergi dengan para pelaku usaha, asosiasi dan stakeholder terkait dalam mendorong pertumbuhan industri. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu strategi prioritas dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor manufaktur dalam negeri. Melalui kegiatan pendidikan vokasi yang link and match dengan industri, pemerintah mengajak para pengusaha untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan SDM industri kompeten.

“Ini akan menjadi prototipe, ke depan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kurikulum di SMK terlebih dahulu melihat kebutuhan industri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/3).

Airlangga mengatakan, dengan insentif super deductible tax, perusahaan yang terlibat dalam program pendidikan atau berinvestasi untuk vokasi akan mendapatkan potongan pajak hingga 200 persen.

“Ini merupakan win win solution. Di satu sisi, pemerintah dibantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMK. Di sisi lain, industri bisa mendapatkan tenaga kerja yang kemampuannya sesuai dengan kebutuhan. Sampai akhir tahun 2019, program ini ditargetkan dapat melibatkan 2.685 SMK dan 750 perusahaan,” ujarnya.

Fasilitas super deductible tax juga diberikan bagi industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk inovasi yang besarnya bisa mencapai 300 persen. “Ini sejalan dengan langkah prioritas selanjutnya dari pemerintah. Ketika infrastruktur sudah dibangun, selanjutnya pemerintah menggenjot SDM. Jadi, untuk inovasi dan pendidikan, akan diberi fasilitas perpajakan,” jelas Menperin.

Menperin menambahkan, kegiatan litbang sangat memerlukan keterlibatan industri. Menurutnya, sambil menunggu pemerintah mengalokasikan anggaran dua persen untuk litbang, industri sudah bisa mulai menghasilkan inovasi sesuai dengan sektornya masing-masing. Pemerintah akan mendukung penuh dan memfasilitasi kerja sama dengan pihak terkait.

Kemudian, dalam menyiapkan SDM industri di era perekonomian digital, Kemenperin mendapatkan tambahan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 sebesar Rp1,78 triliun. Anggaran tersebut disalurkan untuk program pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi menuju dual system, pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri, serta pengembangan link and match SMK dan industri.

Selain itu, untuk menjalankan pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan kerja) bagi 72.000 orang, pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikat kompetensi, serta pembangunan SDM industri sebagai antisipasi industri 4.0.

“Memang Bapak Presiden Joko Widodo melihat model yang di lakukan oleh Kemenperin sebagai prototipe. Kemenperin melakukan penyesuaian dan sekarang kami mempunyai unit eselon satu yang menangani mengenai masalah pendidikan industri,” tegasnya.

Program dual system mengedepankan proses pembelajaran dengan porsi 30 persen teori dan 70 persen praktik.Penyelenggaraan pendidikan vokasi industri dengan dual system mengikuti negara-negara industri seperti Jerman dan Swiss yang berhasil menjalankan program tersebut.

“Selain itu, kami bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyesuaikan 35 program studi, dan ke depan akan menjadi prototipe kurikulum SMK yang disesuaikan dengan industri,” jelasnya.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close