Moeldoko Ajak Masyarakat Lakukan Revolusi Jari Lawan Hoax
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat bijak menyikapi derasnya penyebaran informasi yang masuk melalui perangkat digital, baik itu website berita maupun media sosial. Ketelitian dibutuhkan dalam menerima informasi, jangan sampai hanya dibaca sekilas kemudian langsung dishare. Akibatnya informasi yang tidak benar atau hoax tersebar secara masif.
“Saat ini saya menjuluki ada sebuah revolusi jari, di mana sebuah berita ditentukan kecepatan dalam 30 detik begitu kita membaca berita. Tanpa mengetahui kebenarannya, jari kita bermain. Apakah berita itu benar atau tidak, masa bodoh,” kata Moeldoko saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan dan Hukum Kementerian Dalam Negeri bertema ‘Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019’ di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019.
Moeldoko mengakui, kondisi tersebut merupakan tantangan Pemerintah untuk membangun ruang publik yang sehat dan bebas dari rasa takut. Karena itu dibutuhkan kerjasama masyarakat agar informasi-informasi hoax tidak mengepung negeri ini.
“Kini, informasi dari pemerintah harus bersaing dengan informasi lain untuk mendapatkan perhatian publik. Belum lagi ada juga upaya dari pihak-pihak lain, yang mungkin tidak senang dengan pemerintah, untuk melakukan disinformasi,” papar Panglima TNI 2013-2015 itu.
Menurut Moeldoko, Pemerintah terus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Namun, kenyataannya upaya pemerintah kerap diputarbalikan melalui penyebaran informasi yang tidak dilandasi dengan data.
“Pemerintah sudah bekerja dengan luar biasa, tapi dipatahkan dengan embusan berita yang tidak jelas, bohong, berita yang fitnah. Kerja keras yang luar biasa itu dipatahkan dengan satu kalimat,” urai mantan Wakil Gubernur Lemhanas ini.
Lebih jauh dipaparkan, era ini juga kerap kali disebut era ‘disruptive’ di mana persepsi masyarakat dalam kondisi paradoks antara informasi dan situasi yang beredar di masyarakat.
“Informasi yang beredar di masyarakat sering kali ditumpangi oleh kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu yang sering kali menggunakan kepentingan sempit dan juga SARA untuk mengadu domba satu sama lain,” jelasnya.
Doktor Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Indonesia itu menjelaskan, ada kecendrungan masyarakat untuk menomer duakan logika dalam menyaring informasi yang masuk. Pasalnya dengan logika, informasi hoax tidak dapat menyebar luas. Umumnya, masyarakat lebih mencari pembenaran sesuai perasaan pribadinya dalam membentuk opini publik.
“Di sini, fakta-fakta obyektif diabaikan dan kerap tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Moeldoko mengajak masyarakat untuk tidak menganggap remeh informasi hoax, karena deras informasi hoax justru dianggap sebagai kebenaran dan tidak menutup kemungkinan dapat memperkeruh suasana.
“Hoaks bahkan dapat menyebabkan perang saudara yang berakibat pada perpecahan bangsa, seperti yang terjadi di Afghanistan,” ungkapnya.
Moeldoko menjelaskan Kantor Staf Kepresidenan siap menjalin kolaborasi dengan siapa pun untuk untuk berkoordinasi dan berkolaborasi untuk melakukan diseminasi informasi. “Dalam mengatasi hoaks, Pemerintah sudah bekerja 24 jam untuk rakyat. Itu yang harus disampaikan,” tutup Moeldoko.
