Panglima TNI Kembali Menegaskan Jajaran TNI Netral Dalam Pemilu 2024
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kembali menegaskan TNI netral dalam kontestasi politik Pemilu 2024.. Kali ini penegasan orang nomor satu di lingkungan TNI itu disampaikan saat usai menyaksikan apel gelar kekuatan personel dan material pengamanan Pemilu 2024 yang digelar secara langsung dan virtual di Taxy Way Echo Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024).
“Untuk masalah netralitas saya rasa secara Undang-Undang TNI kita sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis,” kata Panglima.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu memastikan jajaran TNI di tiga matra taat terhadap undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang melarang TNI maupun Polri ikut berkampanye terdapat dalam Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu.
“Dalam undang-undang Pemilu Tahun 2017 dikatakan bahwa kalau kita berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya,” jelasnya.
Dalam aturan itu dijelaskan jika terbukti terlibat, prajurit TNI-Polri yang tidak netral bisa dikenakan sanksi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 12 juta.
“Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat permusyawaratan desa, desa dan/atau yang anggota melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta,” bunyi pasal 494 UU Pemilu.
Sementara itu, dalam apel pengamanan pemilu 2024, Panglima TNI turut mengecek peralatan yang digunakan untuk pengamanan Pemilu, mulai dari kelengkapan Penindakan Huru Hara (PHH) perorangan, dapur lapangan, perahu karet, dan menyaksikan demonstrasi penanganan demo oleh pasukan PHH TNI.
Panglima mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pangkotama atas semua kesiapan personel dan alat perlengkapan dalam rangka menghadapi pengamanan Pemilu dan menghadapi bencana alam yang kemungkinan akan timbul. “Agar selalu koordinasi dengan Forkopimda, Bawaslu, KPU, dan seluruh Elemen Masyarakat di wilayahnya, sehingga pelaksanaan Pemilu bisa berjalan lancar, aman dan damai,” ujarnya.
