Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK Bersinergi Jaga Stabilitas Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat koordinasi dan implementasi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kelanjutan pembangunan. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah pada hari ini (28/05) di Jakarta.
Secara umum, kondisi perekonomian Indonesia cukup baik dan kuat. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,06% pada triwulan I 2018. Inflasi pada April 2018 tercatat rendah, yaitu 3,41% (yoy), dan diperkirakan tetap rendah sesuai kisaran sasaran 3,5+1% pada akhir 2018. Defisit transaksi berjalan, sesuai pola musiman meningkat pada triwulan I 2018 menjadi 2,1% dari PDB, tetapi masih lebih rendah dibandingkan periode triwulan 1 tahun 2013 saat Taper Tantrum terjadi sebesar 2,61% dari PDB.
Sementara itu, kondisi stabil juga terlihat pada sektor jasa keuangan dan kondisi likuiditas di pasar keuangan Indonesia. Adapun permodalan dan likuiditas LJK masih sangat memadai, dengan CAR perbankan sebesar 22,38% serta RBC asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 310% dan 454%, serta excess reserve perbankan mencapai Rp 618 triliun. Di sisi intermediasi, sampai dengan April 2018, kinerja sektor jasa keuangan masih tumbuh positif. Kredit perbankan dan piutang pembiayaan tumbuh masing-masing sebesar 8,94% yoy dan 6,36% yoy.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi eljohnnews.com, tekanan terhadap stabilitas khususnya nilai tukar rupiah terjadi akibat perubahan kebijakan di AS yang berdampak ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Semakin membaiknya perekonomian dan meningkatnya inflasi di AS akan mendorong peningkatan suku bunga The Fed, yang oleh sebagian pelaku pasar keuangan diperkirakan dapat lebih agresif menjadi 4 kali kenaikan dalam tahun ini.
Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat terhadap tekanan eksternal pada saat ini sebagaimana ditunjukkan pula pada periode-periode tekanan global sebelumnya. Secara year to date (sampai dengan 25 Mei 2018) mata uang rupiah terdepresiasi 3,91%. Tingkat tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi mata uang negara-negara EMEs lainnya seperti Turki, Filipina, dan Brasil. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga menunjukkan pelemahan yang cukup terkendali yaitu sebesar 5,98% (ytd) akibat keluarnya arus modal asing dari pasar saham.
Adapun sasaran dan langkah penguatan koordinasi kebijakan yang ditempuh antara Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan adalah berkoordinasi dan meningkatkan kewaspadaan serta siap mengambil kebijakan yang perlu untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan, Bank Indonesia akan memprioritaskan kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, Pemerintah akan mengarahkan kebijakan fiskal untuk menjaga APBN 2018 secara kredibel dan terus memperkuat kesehatan APBN dalam rangka menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi stabilisasi serta menjamin kesinambungan fiskal dalam jangka menengah, selain itu, pemerintah juga akan terus menjaga kesehatan keuangan dan tata kelola serta transparansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), OJK akan berfokus untuk menjaga sektor keuangan yang sehat dalam mengambil kebijakan pengawasan sektor keuangan. Indonesia akan terus melakukan langkah untuk memperkuat keseimbangan eksternal (neraca pembayaran) dengan terus meningkatkan ekspor melalui peningkatan daya saing ekonomi, memacu produktivitas, memperbaiki iklim dan kemudahan investasi, serta mempercepat dan memperdalam reformasi struktural di sektor riil untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan
