Pemerintah Gelar Rakor Bahas Investasi China di Empat Provinsi di Indonesia
Guna menggejot pertumbuhan investasi nasional, pemerintah rapat koordinasi kerjasama investasi Pemerintah Indonesia dan China yang dilangsungkan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Selasa, 5 September 2017. Selain mengenjot pertumbuhan investasi nasional, rapat koordinasi digelar untuk mempercepat beberapa program strategis nasional.
Rapat koordinasi dipimpin langsung Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B. Panjaitan dan dihadiri menteri terkait diantaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Kepala Badan Komunikasi Penanaman Modal Thomas T. Lembong, serta para pejabat kementerian terkait.
Ada empat lokasi yang difokuskan untuk dibahas dalam rapat ini. Empat lokasi itu masuk sebagai fokus progres belt and road initiative(BRI) Indonesia-Tiongkok, yaitu, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali.
Sektor yang diinvestasikan di empat lokasi tersebut berbeda-beda. Misalnya Kalimantan Utara, di provinsi termuda ini rencananya bakal dikembangkan investasi untuk pembangunan sektor perkebunan, hydro power (metode penghasil listrik dengan menggunakan air sungai yang dibendung), serta pengembangan kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, juga rencana pembangunan kilang minyak.
Dalam kesempatan tersebut Bambang memaparkan beberapa program di Kalimantan Utara yang akan masuk di BRI Indonesia-Tiongkok. Di antaranya, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan, yang meliputi pelayanan lintas batas negara, pertahanan dan keamanan, pariwisata, perkebunan, perikanan, dan pertambangan.
Selain itu, rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tarakan, yang meliputi pariwisata, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kayan Mentarang, yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang, serta Proyek Strategis Nasional (PSN) KIPI Tanah Kuning.
Dari semua program rencana kerja sama tersebut diperkirakan nilai investasinya mencapai US$ 45,98 miliar. Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie yang turut menghadiri rapat mengatakan ada tiga prioritas dari program tersebut. “Dari program-program tersebut terdapat tiga prioritas,” katanya.
Tiga program itu, yakni pembangunan kawasan industri dengan klaster khusus industri alumina yang bernilai investasi sekitar US$ 7,0 miliar, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Kayan Bulungan dengan investasi sekitar US$ 17,30 miliar, serta KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi dengan investasi US$ 1,68 miliar.
Lebih lanjut dari rapat itu, kata Irianto, juga membentuk tim kerja, yaitu Komite Kerja Sama GMF BRI yang diketuai Menteri Koordinator Kemaritiman dan melibatkan beberapa menteri terkait di dalamnya. “Dari pertemuan itu ditarik kesimpulan bahwa percepatan program kerja sama investasi antara Indonesia-Tiongkok melalui GMF BRI terus dilakukan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Irianto juga mengatakan untuk mengatur mekanisme penggunaan tenaga kerja asing asal Cina. “Agar tidak menimbulkan hal-hal kontra produktif dan kesan buruk terhadap pemerintah,” tuturnya.
Selain itu dia juga menekankan untuk memiliki konsistensi yang kuat dan berkesinambungan, dalam kebijakan pemerintah menjamin keamanan berinvestasi dan berbisnis. Dengan demikian, menurut dia, akan makin mendorong transparansi pengembangan ekonomi dan investasi di Indonesia.
