Pemerintah Lakukan Langkah Konkret Untuk Percepat Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

0

Presiden Jokowi menginstruksikan agar pemerintah dapat fokus mengelola kawasan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Adapun lima DPSP tersebut meliputi Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang.

Untuk pertama kalinya peringkat Indonesia menurut Travel & Tourism Development Index (TTDI) lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Peringkat ini tercapai dua tahun lebih cepat dari target RPJMN, yaitu peringkat 29-34 pada 2023.

“Target kita harus 60-70 persen pendapatan pariwisata adalah dari turis domestik,” jelas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan pada Rakornas Pengembangan 5 DPSP di Jakarta belum lama ini.

Pada 2022, pemerintah melakukan percepatan transformasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di lima DPSP. Pemerintah menekankan pada lima poin penting di antaranya, percepatan penyelesaian pengembangan lima DPSP dan penerapan ekonomi biru, hijau, dan sirkular. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan percepatan pendirian Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) dan investasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sertifikasi Internasional, dan sinergi holding BUMN pariwisata dengan Kementerian/Lembaga/Pemda.

Berdasarkan indikator quality tourism, terdapat 3 destinasi pariwisata yang memiliki nilai indeks tertinggi yaitu Nusa Dua, Ubud, dan Bintan. Adapun indeks di 5 DPSP masih perlu peningkatan. Indikator quality tourism ini akan menjadi tolak ukur tingkat pengembangan DPSP.

“Untuk infrastruktur akan terus kita benahi, hotel dan sebagainya. Ini nanti akan membuat pariwisata menjadi naik,” ungkap Menko Luhut.

Quality tourism meliputi destinasi dan pelaku usaha yang mampu memberikan kepuasan pada wisatawan. Dalam hal ini, kepuasan wisatawan harus memperhatikan aspek sustainability dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Guna mewujudkan quality tourism Indonesia yang berdaya saing di tingkat global, diperlukan peningkatan kualitas SDM di sektor pariwisata melalui sertifikasi bertaraf Internasional. Dalam memastikan terlaksananya sertifikasi SDM, diperlukan sinergi antara Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA-TP).

Dalam penerapan ekonomi biru, hijau, dan sirkular pemerintah akan menerapkan penggunaan kendaraan listrik di kawasan lima DPSP. Selain itu, pemerintah juga akan fokus dalam membenahi pengelolaan sampah, penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan penggunaan EBT pada atraksi wisata, desa wisata, hotel, atau pelaku UMKM. Pemerintah juga akan meningkatkan investasi berbasis lingkungan dan ekonomi inklusif pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kita juga telah melaksanakan pemasangan SPKLU di Borobudur dan Labuan Bajo. Uji coba bus listrik milik PT INKA di Borobudur ini akan ada sampai Desember 2022,” tutur Menko Luhut.

Pembentukan Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah) di Jawa tengah, NTT, dan NTB berpotensi membantu penyaluran kredit UMKM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sedangkan Jamkrida untuk provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Utara rencananya akan dibentuk pada November 2022. Diharapkan Jamkrida di 5 DPSP dapat mendukung pengembangan UMKM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sementara itu, dalam kesempatan sama Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan setelah membangun sejumlah infrastruktur transportasi untuk mendukung pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas (5 DPSP), pihaknya berupaya mengoptimalkan pengelolaan infrastruktur transportasi yang telah dibangun. Salah satunya yaitu melalui kerja sama dengan pihak swasta nasional maupun asing. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta.

Lebih jauh Menhub Budi menjelaskan, tahapan mulai dari pembangunan sampai dengan pengelolaan infrastruktur transportasi harus dilakukan secara berkelanjutan, hingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

 “Pembangunan infrastruktur yang dilakukan sudah 80-90 persen. Setelah selesai dibangun, tentunya kita harus melakukan pengelolaannya dengan baik,” tuturnya.

Dia juga mengungkapkan, untuk memberikan nilai tambah dari infrastruktur transportasi yang telah dibangun, pengelolaannya bekerja sama dengan pihak swasta nasional maupun asing.

“Misalnya, di Danau Toba kami bangun tujuh dermaga yang dikelola ASDP. Kemudian, di Labuan Bajo kita bangun pelabuhan yang dikelola BUMN dan bandara yang bekerja sama dengan swasta asing. Kita harapkan jumlah wisatawan semakin meningkat,” ujar Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, mengungkapkan bahwa saat ini posisi pariwisata Indonesia naik 12 tingkat dari posisi 44 ke posisi 32. Karena itu, poin utama yang menjadi prioritas ialah pembangunan yang terintegrasi dari kesiapan destinasi.

“5 DPSP untuk dituntaskan di 2024. Ini fokus dari Rakornas yang sudah dibicarakan,” kata Menparekraf Sandi dalam kesempatan yang sama.

Menparekraf Sandi menjelaskan, memang ada beberapa koreksi yang harus dilakukan dan perlu ditingkatkan dari pembangunan hingga infrastruktur, seperti infrastruktur perhubungan dan pengolahan sampah. Ia menilai pariwisata ini akan berkualitas jika sampahnya dikelola secara baik dan berkelanjutan.

“Event-event yang akan disinambungkan dengan BUMN akan dilaksanakan secara mingguan, bulanan, kuartal,” tandasnya.

Dalam mendukung layanan kesehatan di lima DPSP, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pemerintah terus meningkatkan kapabilitas layanan kesehatan. Adapun fokus pemerintah dalam pengembangan layanan ini untuk RSUD Porsea Sumut, RSUD Muntilan Jateng, RSUD Mandalika NTB, RSUD Komodo NTT, dan RSUD Walanda Maramis Sulawesi Utara.

Kemenkes mendukung percepatan pengembangan layanan kesehatan di DPSP melalui alokasi DAK fisik, “DAK Fisik 2022 meliputi pendanaan pembangunan atau rehabilitasi gedung, serta penyediaan prasarana dan alat kesehatan,” ungkapnya.

Di samping itu, upaya pemerintah dan ekosistem komunikasi dan informatika untuk menata kawasan Candi Borobudur sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) tetap memperhatikan kualitas layanan telekomunikasi.

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan upaya menerapkan keseimbangan wajah baru kawasan Candi Borobudur dilakukan agar dapat memperkuat pengembangan industri wisata nasional.

“Penataaan ulang ini ada dua hal sekaligus yang menjadi pertimbangan utama, pertama adalah layanan quality of service telekomunikasi tetap baik. Kedua kepentingan cagar budaya dan industri pariwisata di  Borobudur sebagai salah satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas Indonesia juga menjadi persyaratan utama tambahan,” ujarnya.

Menkominfo menyatakan telah meminta operator telekomunikasi dan penyelenggara menara telekomunikasi untuk mendesain ulang ketinggian maksimal tower sampai dengan 283 meter di atas permukaan laut atau sama tinggi dengan teras Arupadhatu Candi Borobudur.

“Kesemuanya itu kita lakukan untuk memastikan digitalisasi kawasan wisata Borobudur tetap menjaga kualitas ekosistem dan kelestariannya; ini semua harus dibangun dalam harmoni,” tutup Menteri Johnny.

Rakornas Pengembangan lima DPSP ini dipimpin oleh Menko Marves Luhut B. Pandjaitan secara tatap muka dan sebagian peserta melalui daring. Kegiatan rutin setahun dua kali ini dihadiri Menteri Parekraf Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Parekraf Angela Tanoesoedibjo. Rakornas ini juga turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. (Sumber Kemenko Marves)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *