Pemerintah Minta Maaf atas Banjir Jakarta, Modifikasi Cuaca Digenjot
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan pers kepada awak media di di Ruang Wartawan, Kompleks Istana Kepresidenan, 22 Januari 2026 (Foto: Kemensesneg)
El John News, Jakarta-Curah hujan tinggi yang memicu genangan air di berbagai wilayah Jakarta membuat aktivitas warga terganggu.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal itu dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/1/2026). Pemerintah pusat, kata dia, telah mengoordinasikan berbagai upaya menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi terjadi hingga akhir Januari.
Menurut Prasetyo, salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah memperkuat operasi modifikasi cuaca di wilayah Jabodetabek. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak. Pemerintah terus berupaya menekan intensitas hujan dengan menambah operasi modifikasi cuaca di Jabodetabek”
Ia juga menegaskan bahwa Presiden terus memantau perkembangan penanganan banjir meskipun tengah menjalankan agenda di luar negeri. Dalam dua hari terakhir, Presiden disebut aktif berkomunikasi dan memberikan arahan langsung agar segera dibentuk tim kajian lintas sektor.
Tim tersebut akan bertugas menganalisis persoalan banjir secara menyeluruh serta menyusun rancangan besar atau grand design penanganan pengelolaan air, khususnya di Pulau Jawa. Prasetyo menilai, banjir yang kerap terjadi di wilayah Jabodetabek bukan semata-mata dipicu oleh faktor cuaca ekstrem.
Menurutnya, perubahan tata ruang, pendangkalan daerah aliran sungai, serta berkurangnya kawasan resapan air turut memperparah kondisi. Data menunjukkan, jumlah situ atau danau yang berfungsi sebagai penampung air alami di wilayah Jabodetabek mengalami penurunan drastis, dari sekitar seribu menjadi hanya sekitar dua ratus.
Dalam kajian tersebut, pemerintah akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian PUPR, ATR/BPN, hingga pemerintah daerah lintas provinsi. Pemerintah juga membuka peluang pelibatan pihak lain seperti PT KAI dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa melalui proyek Giant Sea Wall.
“Harapannya, penanganan banjir ke depan bisa dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga ke hilir,” pungkas Prasetyo.
