Pemerintah Pastikan Bansos dan Logistik Korban Bencana Tersalur Cepat
Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial dan distribusi logistik bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berjalan cepat, tepat sasaran, dan terukur. Upaya tersebut dilakukan untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat hingga memasuki fase pemulihan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa hingga akhir Desember 2025, total nilai bantuan penanganan tanggap darurat bencana di wilayah Sumatra yang telah disalurkan mencapai Rp100.484.346.880. Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk kebutuhan pangan dan nonpangan untuk mendukung operasional dapur umum serta kebutuhan dasar para korban.
“Bantuan tanggap darurat yang telah tersalurkan meliputi lauk-pauk, family kit, pakaian anak, serta bahan makanan untuk mendukung 42 dapur umum,” ujar Agus Jabo dalam keterangan pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Agus Jabo merinci, nilai bantuan terbesar disalurkan ke Provinsi Aceh sebesar Rp43.606.958.300. Sementara itu, Provinsi Sumatra Utara menerima bantuan senilai Rp37.458.792.000 dan Provinsi Sumatra Barat sebesar Rp19.418.596.580.
Selain bantuan logistik, pemerintah juga telah menyalurkan santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia. Santunan sebesar Rp15 juta per orang diberikan kepada 86 ahli waris dengan total anggaran mencapai Rp1.290.000.000.
Agus Jabo menegaskan bahwa proses pencairan santunan dilakukan segera setelah data korban diverifikasi oleh pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Setiap data korban yang sudah diverifikasi oleh bupati, wali kota, dan BNPB akan langsung kami tindak lanjuti untuk proses pencairan santunan,” jelasnya.
Tidak hanya fokus pada masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan berbagai skema bantuan pascabencana. Bantuan tersebut antara lain berupa bantuan tunai sebesar Rp3.000.000 per keluarga untuk kebutuhan perabotan rumah tangga bagi penerima hunian sementara maupun hunian tetap.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan tambahan lauk-pauk sebesar Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan. Selain itu, terdapat dukungan pemberdayaan ekonomi pascabencana berupa bantuan tunai senilai Rp5.000.000 per keluarga yang akan disalurkan berdasarkan hasil asesmen di lapangan.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa distribusi logistik selama satu bulan terakhir berjalan relatif optimal. Total logistik yang telah disalurkan mencapai 1.526 ton dengan tingkat distribusi sebesar 97 persen.
Di Aceh, laju distribusi logistik di Posko Iskandar Muda tercatat mencapai 80,93 persen. Untuk wilayah Sumatra Utara, distribusi logistik di Posko Silangit mencapai 98,2 persen dan di Posko Kualanamu sebesar 72,4 persen. Sementara itu, di Sumatra Barat, distribusi logistik telah mencapai 93,5 persen.
Abdul Muhari menegaskan bahwa BNPB menerapkan standar operasional prosedur ketat dalam pendistribusian logistik. “SOP kami memastikan tidak ada barang bantuan yang tertahan lebih dari dua kali dua puluh empat jam. Semua bantuan yang datang harus segera didistribusikan, sehingga laju distribusi di setiap posko berada di atas 80 persen,” ujarnya.
Terkait dana tunggu hunian, Abdul Muhari menjelaskan bahwa sebanyak 16.264 kepala keluarga telah terdata secara by name by address dan tervalidasi dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Setiap kepala keluarga akan menerima dana sebesar Rp600.000 per bulan.
Penyaluran dana tersebut akan dilakukan dengan mekanisme jemput bola melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). “Masyarakat tidak perlu datang dan antre di bank. Rekening sudah dibukakan, dan pencairan tahap pertama akan segera dilakukan,” jelas Abdul Muhari, sembari menambahkan bahwa pendataan tahap berikutnya masih terus berjalan.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi, sekaligus menjadi fondasi awal bagi proses pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.
