Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
Pemerintah terus mempercepat upaya pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Sumatra. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria. Pertemuan berlangsung di Gedung Sekretariat Kabinet, Sabtu (27/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Seskab Teddy menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tengah membangun sebanyak 15.000 unit hunian bagi masyarakat terdampak bencana. Pembangunan hunian tersebut ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan.
“Sebanyak 500 unit pertama ditargetkan selesai dalam minggu ini. Hunian tersebut sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan wifi, serta fasilitas ramah anak,” ujar Seskab Teddy.
Selain pembangunan yang dilakukan BUMN, pemerintah juga mengerahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membangun hunian sementara di wilayah terdampak. Tercatat, sebanyak 4.500 unit hunian sementara tengah dibangun dan tersebar di tiga provinsi yang terdampak bencana.
Tidak hanya fokus pada hunian sementara, pemerintah juga mulai merealisasikan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pembangunan hunian tetap telah dimulai secara bertahap.
“Sebanyak 2.500 unit pertama sudah mulai dibangun pada minggu lalu di lahan milik pemerintah atau BUMN. Selanjutnya, 2.500 unit berikutnya direncanakan mulai dibangun pada awal minggu depan,” jelas Seskab Teddy.
Ia menegaskan bahwa pembangunan hunian tersebut dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlanjutan. Hunian sementara maupun hunian tetap dibangun di lokasi yang aman dari potensi bencana, serta memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas umum.
Lebih lanjut, Seskab Teddy juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan dan pemanfaatan hunian tersebut. Pemerintah daerah diharapkan dapat membantu proses penyediaan lahan, penyiapan infrastruktur pendukung, serta memfasilitasi perpindahan warga ke hunian yang telah disediakan.
“Hunian ini dibangun dengan beberapa kriteria utama, yakni tidak berada di wilayah rawan bencana, lokasinya relatif dekat dengan tempat tinggal semula, dekat dengan jalan besar, fasilitas umum, serta tempat bekerja masyarakat,” pungkasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana di Sumatra dapat berjalan lebih cepat, sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian hunian bagi masyarakat terdampak.
