Pemerintah Pusat Dukung Penuh Normalisasi Kali Ciliwung, Gubernur Pramono Tegaskan Akan Dilakukan Secara Humanis
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk melaksanakan normalisasi Kali Ciliwung dan sungai-sungai lainnya di wilayah ibu kota. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, usai mengikuti rapat koordinasi yang digelar bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) p di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono menegaskan bahwa pemprov berkomitmen untuk melakukan normalisasi sungai dengan pendekatan yang ramah kepada warga sekitar. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada penggusuran dalam pelaksanaan proyek normalisasi Kali Ciliwung ini. “Hal-hal yang menjadi hambatan sudah terpecahkan. Pada prinsipnya dalam melakukan normalisasi ini, kita akan betul-betul melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” ujar Gubernur Pramono, mengungkapkan solusi terbaik yang akan diterapkan dalam upaya penataan sungai ini.
Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyambut baik dukungan penuh yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggono, serta Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang berjanji untuk terus bekerja sama dalam menangani masalah banjir yang sering melanda Jakarta. Menurutnya, jika normalisasi Kali Ciliwung berhasil dilaksanakan, sekitar 40 persen potensi banjir di Jakarta dapat teratasi dengan baik.
“Menteri PU dan Menteri ATR/BPN akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk penanganan banjir di Jakarta yang bersifat medium term. Dan kalau normalisasi Sungai Ciliwung bisa dilakukan, maka 40 persen potensi banjir Jakarta akan tertangani dengan baik. Maka, kami akan melakukan normalisasi tersebut,” ujar Pramono.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono juga menyampaikan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Dody menuturkan bahwa normalisasi sungai, khususnya Sungai Ciliwung, sangat penting untuk mengurangi potensi banjir di wilayah Jakarta, yang selama ini menjadi masalah kronis.
“Insyaallah, banjir yang kemarin menjadi yang terakhir. Di tahun depan sudah tidak ada lagi banjir di Jakarta,” harap Menteri Dody, mengungkapkan optimisme dan keyakinannya bahwa dengan langkah-langkah yang telah disepakati, masalah banjir di Jakarta dapat diatasi secara tuntas dalam waktu dekat.
Terkait dengan pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung, Dody menjelaskan bahwa proyek ini sudah melalui kajian dasar yang matang, dan kini tengah dilanjutkan dengan penyusunan kajian teknis. Menurutnya, perubahan morfologi sungai akan dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak berdampak besar terhadap ekosistem sekitar. Ia berharap, normalisasi dapat segera dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan.
“Sehingga kita bisa langsung mengerjakan pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung secara bertahap di tahun ini hingga tahun depan. Semoga tahun depan, normalisasi ini sudah selesai,” tambah Dody.
Dalam rapat tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga mengungkapkan kesiapan kementeriannya untuk mendukung pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Pada tahap awal, pihaknya akan segera melakukan pembebasan lahan di kawasan Pengadegan hingga Rawajati di Jakarta Selatan yang memiliki panjang 11 hektare atau sekitar 16 kilometer di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.
Nusron Wahid menjelaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta, pada Maret 2025, akan menetapkan lokasi atau penetapan lokasi (penlok) untuk memulai proses pembebasan lahan. Proses konsultasi publik kedua akan dilaksanakan segera setelah penlok, dan pembebasan tanah diharapkan bisa selesai pada akhir Mei 2025. Dengan demikian, pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung dapat dimulai pada awal Juni 2025.
“Awal Juni sudah bisa dikerjakan, karena lahannya sudah clean and clear. Semoga tidak mundur lagi. Semoga berjalan dengan lancar karena ini dilakukan untuk menjaga ekosistem, terutama penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Supaya tidak mengganggu kehidupan perekonomian di Jakarta dan kawasan Bodetabek pada umumnya,” ujar Nusron Wahid.
Tanah yang dibebaskan akan menjadi milik Pemprov DKI Jakarta dan digunakan untuk pelebaran sungai. Pelebaran sungai ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daya tampung Sungai Ciliwung, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi risiko banjir di Jakarta.
Proses normalisasi ini juga dipandang sebagai upaya untuk menjaga ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banjir. Pemerintah berharap bahwa proyek ini tidak hanya mengurangi banjir, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga Jakarta, dengan memperhatikan perekonomian daerah yang bisa terganggu akibat bencana banjir.
“Panitia pengadaan tanahnya Kementerian ATR/BPN. Tanahnya dibeli Pemprov DKI. Jadi, statusnya nanti milik DKI Jakarta. Pemprov DKI sudah komitmen tanah itu akan digunakan untuk pelebaran sungai,” jelas Nusron Wahid.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan sinergi yang solid antara kementerian terkait, Pemprov DKI Jakarta optimistis bahwa normalisasi Sungai Ciliwung dan sungai lainnya akan membawa dampak positif yang besar, tidak hanya untuk penanggulangan banjir tetapi juga untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.
