Pemerintah Siapkan Gerakan Pangan Murah Nasional Untuk Stabilkan Harga Pangan Selama Ramadan
Pemerintah mematangkan rencana untuk menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 24 Februari hingga akhir Maret 2025. Gerakan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh pangan pokok strategis dengan harga yang wajar dan terjangkau, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan berkolaborasi dengan BUMN dan sektor swasta untuk mendukung kelancaran program ini.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa operasi pasar ini bukan hanya untuk mengatasi lonjakan harga di Jakarta, namun juga di seluruh Indonesia. Program ini adalah bagian dari langkah pemerintah untuk menurunkan dan menstabilkan harga pangan selama masa persiapan dan pelaksanaan Ramadan, serta Idul Fitri.
“Kami ingin memastikan harga pangan tetap stabil di seluruh wilayah Indonesia. Harga sejumlah komoditas yang dijual dalam operasi pasar ini dipastikan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sesuai dengan kebijakan pemerintah,” ujar Arief usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Pertanian (Kementan) pada Rabu (19/2/2025)
Program GPM ini melibatkan banyak pihak untuk memastikan keberhasilan distribusi pangan dengan harga terjangkau di seluruh Indonesia. Kegiatan ini akan digelar setiap hari mulai 24 Februari hingga akhir Maret 2025, melibatkan dinas pangan, perdagangan, dan pertanian di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Selain itu, BUMN seperti Perum Bulog, ID FOOD, serta PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan kantor di seluruh Indonesia juga akan berpartisipasi. Keterlibatan jaringan ritel seperti APRINDO serta perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti PT Charoen Pokphand Indonesia dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk juga diharapkan bisa memperluas jangkauan operasi pasar ini, termasuk di lebih dari 450 kios pangan yang tersebar di 31 provinsi dan 102 kabupaten/kota.
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah komoditas pangan pokok strategis untuk didistribusikan melalui GPM. Salah satunya adalah minyak goreng MinyaKita yang akan didistribusikan sebanyak 70 ribu kiloliter, dengan 50 ribu kiloliter melalui Perum Bulog dan 20 ribu ton dari ID FOOD. Selain itu, gula konsumsi sebanyak 50 ribu ton juga akan disalurkan, dengan 43 ribu ton dari PTPN dan 7 ribu ton dari ID FOOD. Untuk bawang putih, sebanyak 20 ribu ton akan disalurkan oleh 21 pelaku usaha. Daging kerbau beku juga akan didistribusikan sebanyak 19 ribu ton, dengan stok berasal dari PT Berdikari dan PT PPI. Sementara itu, beras sebanyak 100 ribu ton akan disalurkan oleh Bulog di seluruh Indonesia. Dengan total distribusi pangan yang mencapai 189 ribu ton, pemerintah berharap dapat menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan selama Ramadan dan Idul Fitri.
Dalam rangka memastikan operasi pasar berjalan lancar, Arief mengungkapkan bahwa pengawasan ketat akan dilakukan, dengan dukungan Satgas Pangan Polri untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi. “Kami ingin memastikan tidak ada pedagang yang menjual pangan dengan harga melebihi HET. Jika ditemukan, Satgas Pangan akan menindak tegas dan mengambil langkah seperti penyegelan toko,” jelas Arief.
Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan Ad Interim, Andi Amran Sulaiman, menambahkan bahwa pemerintah akan terus memastikan harga pangan pokok strategis tetap berada dalam kendali, dengan tidak ada yang menjual di atas HET.
Menanggapi permasalahan harga pangan yang sempat melonjak menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Menteri Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan harga bahan pangan pokok strategis. “Kami berkomitmen untuk memastikan harga pangan tetap stabil. Program GPM adalah salah satu langkah konkret untuk menurunkan harga pangan dan memastikan seluruh masyarakat bisa mengakses pangan dengan harga yang wajar,” tegas Amran. Ia juga memastikan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan kebijakan yang dapat menguntungkan petani dan peternak, dengan tidak mengganggu harga mereka dalam implementasi GPM.
Meskipun inflasi pangan selama Ramadan dan Idul Fitri cenderung meningkat, pemerintah optimis bahwa melalui GPM yang masif, inflasi pangan dapat terkendali. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan pada Maret 2023 tercatat sebesar 5,83 persen, sementara pada April 2023 mencapai 3,74 persen. Pada tahun 2024, inflasi pangan mengalami lonjakan dengan angka 10,33 persen pada Maret dan 9,63 persen pada April. Namun, pada Januari 2025, inflasi pangan tercatat lebih rendah yakni 3,07 persen, berada dalam target pemerintah yang mengincar inflasi pangan komponen volatile food di kisaran 3 hingga 5 persen.
