Pemerintah Siapkan Subsidi 100 Ribu Mobil dan Motor Listrik, Dimulai Juni 2026

El John News, Jakarta-Pemerintah berencana menggulirkan subsidi kendaraan listrik yang dijadwalkan dimulai bulan Juni tahun ini, sebagai upaya mendorong konsumsi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Kebijakan ini mencuat setelah pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Program tersebut akan menyasar masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan motor listrik sebagai tahap awal implementasi. Pemerintah menilai langkah ini memiliki dampak ganda bagi perekonomian dan sektor energi nasional.

Purbaya mengungkapkan bahwa kebijakan ini berawal dari ketertarikannya terhadap proposal yang diajukan Kementerian Perindustrian.

“Tadi saya ketemu dengan Menteri Perindustrian, saya tertarik dengan proposal mereka. Saya tanya apa yang bisa didorong,” ujar Purbaya saat juma pers tentang APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (5/5/2026).

Ia menilai subsidi kendaraan listrik dapat menjadi pendorong konsumsi sekaligus menekan penggunaan BBM.
“Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik. Selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi BBM,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kebijakan ini juga diyakini mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Dengan berkurangnya impor BBM, tekanan terhadap anggaran negara dapat ditekan.

“Kalau itu dipercepat, akan lebih memperkuat daya tahan anggaran ekonomi kita,” tuturnya.

Program subsidi ini akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari kuota awal 100 ribu unit. Pemerintah membuka peluang untuk menambah alokasi jika permintaan terus meningkat.

“100 ribu pertama, kalau abis kita kasih lagi. Kalau abis kita kasih lagi,” jelasnya.

Skema teknis pelaksanaan program akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pendekatan bertahap ini diharapkan memberi fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola anggaran sekaligus memantau respons pasar.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi fiskal yang lebih luas, tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempercepat transisi menuju energi bersih di Indonesia.