Pemerintah Susun Skema KUR Untuk Sektor Pariwisata
Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan ada kabar baik bagi industri pariwisata yang kekurangan modal untuk menghidupkan usaha pariwisatanya. Kabar itu berupa sedang disusunya skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Pemerintah untuk sektor pariwisata. Menpar mengakui saat ini sektor pariwisata masih sulit mendapatkan pembiayaan.
“Pada Juli (2018) ini sudah dikeluarkan aturan pelaksanaan penyaluran KUR untuk industri pariwisata,” ujar Menpar usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat, 29 Juni 2018.
Menpar menyebut berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penyaluran kredit setiap tahunnya tumbuh 8,94 persen atau sekitar Rp4.778,17 triliun. Namun untuk sektor pariwisata masih minim hanya sekitar tiga persen dari total penyaluran kredit.
Menpar menduga pencatatan menjadi faktor penyebab minim penyaluran kredit yang diserap pelaku usaha pariwisata. Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, menganggap subsektor pariwisata hanya penginapan dan makanan. Padahal, di ranah internasional, transportasi dan industri atraksi juga terkait dengan pariwisata.
Dalam skema penyaluran KUR ke sektor pariwisata, lanjut Arief, pemerintah akan menyepakati standarisasi nomenklatur subsektor di bawah pariwisata seperti perhotelan, restoran, dan atraksi pariwisata. Dengan demikian, perbankan bisa semakin yakin menyalurkan KUR ke sektor pariwisata.
“Kata Pak Menko (Darmin Nasution), KUR kan sebenarnya untuk semua industri,” ujarnya.
Dengan kemudahan pembiayaan, Arief berharap sektor pariwisata menjadi semakin berkembang. Hal ini akan positif bagi ekonomi Indonesia mengingat sektor pariwisata bisa menggerakkan perekonomian daerah dan menyumbangkan devisa bagi negara.
“Setelah ini, Pak Menko (Darmin) menetapkan pada bulan Juli kami akan rapat (terkait KUR sektor pariwisata) dua kali lagi,” ujarnya.
