Pemerintah Tambah Kuota LPG 3 Kg Tahun 2025, Presiden Prabowo Pastikan Pasokan Rakyat Aman
Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota LPG 3 kilogram bersubsidi pada tahun anggaran 2025 sebagai langkah pengamanan pasokan energi masyarakat. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (27/11/2025)
Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar kebutuhan LPG bersubsidi bagi masyarakat tidak mengalami kekurangan, terutama menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru yang biasa memicu lonjakan konsumsi. Untuk mengantisipasi situasi tersebut, pemerintah menambah kuota sekitar 350 ribu ton dari rencana awal yang tercantum dalam draf APBN.
“Dalam rapat terbatas tadi, Presiden meminta agar pasokan LPG 3 kg untuk rakyat tidak boleh terganggu. Dari draf APBN yang menetapkan kuota 8.160.000 ton, kita menambah sekitar 350 ribu ton,” ujar Bahlil kepada awak media.
Menurutnya, langkah penambahan kuota ini diambil agar masyarakat bisa menjalani periode Nataru dengan aman dan tanpa kendala suplai energi rumah tangga. Ia menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh kebutuhan masyarakat pada momentum akhir tahun dapat terpenuhi dengan baik.
Menariknya, Bahlil juga mengungkapkan bahwa penambahan kuota tersebut tidak memerlukan tambahan anggaran negara. Meski pagu subsidi energi dalam APBN 2025 mencapai Rp82 triliun, realisasi belanja dengan tambahan kuota ini diperkirakan hanya berada pada kisaran Rp77 hingga 78 triliun.
“Alokasi subsidi energi 2025 sebesar 82 triliun rupiah. Dengan tambahan kuota sekalipun, realisasinya diperkirakan tidak akan menyentuh angka 80 triliun, melainkan hanya sekitar 77-78 triliun,” jelasnya.
Penambahan kuota ini hanya berlaku pada tahun anggaran 2025. Untuk tahun berikutnya, pemerintah tetap mengacu pada rancangan anggaran yang telah disusun. Sementara itu, pembahasan mengenai mekanisme distribusi agar subsidi semakin tepat sasaran masih berlangsung antar kementerian dan lembaga.
“Pembahasannya masih berjalan dan belum final,” kata Bahlil.
Kebijakan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dalam memastikan ketersediaan energi terjangkau bagi masyarakat kecil serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
