DestinationHeadline NewsTourism

Pemkot Samarinda Belajar Penataan PKL ke Kota Bandung

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tertarik dengan pola penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung. Dalam kunjungan kerja (Kunker) ke Pemkot Bandung, Kamis (8/11/2018), rombongan Pemkot Samarinda secara khusus meminta detail penanganan PKL di Kota Bandung.

Kunker Pemkot Samarinda dipimpin Wali Kota Syaharie Ja’ang. Selain membawa sejumlah pejabat Pemkot Samarinda, wali kota juga membawa anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Samarinda. Di antaranya Kapolresta Samarinda Kombes Pol Vendra Riviyanto, Dandim 0901/Samarinda Letkol Inf M Bahrodin, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Hongkun Otoh, dan perwakilan Kejaksaan Negeri Samarinda, Romli.

Rombongan Pemkot Samarinda diterima oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna yang didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, Hikmat Ginanjar. Rombongan diterima di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana.

Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda, AKBP Ruskan sempat meminta penjelasan secara detail tentang penataan PKL di Kota Bandung. Sama seperti halnya di Kota Bandung, PKL juga menjadi bagian masalah di Kota Samarinda.

“Saya yakin, Kota Bandung sebagai kota wisata yang banyak dikunjungi orang, juga punya persoalan sama, tapi saya lihat di sini PKL terbilang tertib,” katanya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Plh Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna menjelaskan bagaimana penanganan PKL hingga bisa teratasi di Kota Bandung. Menurutnya, penanganan PKL di Kota Bandung dilakukan lintas sektoral dan memperoleh dukungan dari para pimpinan daerah di instansi vertikal.

“Pemkot Bandung membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) PKL yang diketuai langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung. Satgasus ini bisa mengoordinasikan berbagai dinas untuk turut menyelesaikan persoalan ini,” ungkap Ema.

Sebelum ada Satgassus PKL, kata Ema, penanganan PKL hanya oleh pejabat setingkat kepala seksi dengan kewenangan yang terbatas. Pejabat tersebut secara tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tidak dapat leluasa melakukan koordinasi dengan dinas lain.

“Sementara PKL ini lintas sektoral, harus ditangani oleh Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Di Satgassus ini lengkap, dari mulai perencanaan, pembinaan, hingga pengawasan dan penindakan,” imbuh Ema.

Ema pun memberikan contoh-contoh penataan yang berhasil dilakukan, seperti PKL di Alun-alun Bandung, Jalan Merdeka, Tamansari dan Jalan Malabar.

“Tapi kami belum bisa bilang penataan PKL sudah selesai. Belum, tapi kami terus berproses, semakin hari semakin baik,” akunya.

Sementara itu Wali Kota Samarinda, Syaharie Ja’ang mengaku sangat berterima kasih atas penerimaan Pemkot Bandung. Ia berharap agar hubungan baik ini terus dipertahankan dan memberikan manfaat bagi kedua kota.

“Kami sangat senang belajar dari Kota Bandung. Setelah ini kami akan ke sentra kulit di Cibaduyut dan juga sentra jeans,” tutur Syaharie.

Usai diterima di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, rombongan mengunjungi Bandung Command Center dan Museum Kota Bandung yang baru saja diresmikan.

“Kami juga mau belajar tentang museum, karena kami juga sedang berproses untuk mendirikan museum di Samarinda,” aku Syaharie.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close