Pemprov DKI Pastikan Normalisasi Kali Krukut Dimulai Tahun 2026

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung kondisi Kali Krukut yang melintasi kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (7/11/2025). Dalam kunjungan lapangan itu, Pramono memastikan bahwa program normalisasi Kali Krukut akan dimulai pada tahun 2026, setelah proses persiapan teknis dan administrasi rampung.

Menurut Pramono, Kali Krukut memiliki peran penting dalam sistem tata air Jakarta Selatan karena menjadi salah satu saluran utama yang menyalurkan air hujan dari kawasan tengah kota menuju hilir. Namun, kondisi sungai yang mengalami penyempitan di sejumlah titik, terutama di sekitar Petogogan dan Pela Mampang, menyebabkan genangan hingga banjir di wilayah sekitarnya seperti Kemang, Tendean, dan Kem Chicks.

“Saya tinggal tidak jauh dari sini, jadi saya tahu betul bagaimana dampaknya ketika hujan deras turun. Hari ini saya melihat langsung kondisi aliran yang sudah tidak normal, dan memang ada penyempitan akibat banyak bangunan di atas badan sungai,” ujar Gubernur Pramono saat meninjau lokasi.

Dari hasil pantauan, aliran Kali Krukut di beberapa titik menyempit hingga kurang dari separuh lebar aslinya. Selain bangunan yang menjorok ke badan sungai, tumpukan sedimentasi juga memperparah kondisi aliran air.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov DKI akan menormalisasi aliran Kali Krukut sepanjang 1,3 kilometer, dimulai dari segmen Tarakanita hingga Jembatan Tendean.

“Kalau tidak dilakukan normalisasi, pengerukan saja tidak cukup. Air tetap akan meluap, karena ruang alirannya terlalu sempit,” tegas Pramono.

Ia menambahkan, wilayah Kemang dan sekitarnya menjadi kawasan yang paling terdampak bila aliran air Kali Krukut terganggu. Karena itu, program normalisasi dianggap sebagai langkah strategis dalam pengendalian banjir Jakarta Selatan, bersamaan dengan proyek penataan Kali Mampang yang bermuara di belakang Museum Satria Mandala.

Gubernur Pramono menjelaskan, tahap awal pelaksanaan normalisasi akan dimulai dengan penetapan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan yang terdampak proyek. Tahapan ini akan dimulai pada tahun 2026 dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kewenangan sungai memang berada di bawah koordinasi Kementerian PUPR, tetapi pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Karena itu, kita tidak boleh menunggu terlalu lama. Kita keluarkan penlok, kita bebaskan lahan, dan setelah itu langsung normalisasi,” tegasnya.

Pramono juga menegaskan bahwa proyek ini akan menjadi titik balik penanganan banjir Jakarta Selatan yang selama ini terkendala masalah lahan dan perizinan.

“Program ini sudah dibahas sejak lebih dari sepuluh tahun lalu, tapi tidak kunjung jalan. Bismillah, kali ini kita laksanakan,” ujarnya dengan optimistis.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menyampaikan bahwa kegiatan lapangan telah dimulai dengan pengukuran dan pendataan bangunan yang terdampak proyek normalisasi.

Dinas SDA menargetkan segmen sepanjang 360 meter dari Tarakanita hingga pertigaan Petogogan sebagai prioritas utama tahap pertama. Segmen ini merupakan area yang paling rawan genangan karena penampang sungai menyempit secara signifikan.

“Kedatangan Pak Gubernur hari ini menjadi penanda dimulainya tahapan teknis, terutama pengukuran dan pendataan bidang tanah yang terdampak. Dari total 1,3 kilometer, 360 meter pertama akan kami dahulukan,” jelas Ika.

Berdasarkan data Dinas SDA DKI Jakarta, total lahan yang akan digunakan untuk proyek normalisasi Kali Krukut mencapai 1,52 hektare, terdiri atas 65 bidang tanah. Sebagian besar berada di wilayah Kelurahan Petogogan dan Pela Mampang.

Pendataan di Petogogan telah hampir selesai, sementara pendataan di Pela Mampang masih berlangsung dan akan dilanjutkan dengan proses administrasi pembebasan lahan.

“Kami akan berkoordinasi dengan warga pemilik lahan, perangkat kelurahan, serta pihak terkait lainnya agar proses berjalan lancar, adil, dan transparan,” pungkas Ika.

Program normalisasi Kali Krukut menjadi bagian dari strategi pengendalian banjir terintegrasi yang tengah digencarkan Pemprov DKI Jakarta. Proyek ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi sungai sebagai saluran air alami dan mencegah luapan air yang selama ini kerap menggenangi kawasan padat penduduk dan pusat aktivitas ekonomi di Jakarta Selatan.

Selain normalisasi fisik, Pemprov DKI juga berencana menambah sumur resapan dan pompa air, serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan fungsi aliran sungai.

“Kita ingin memastikan bahwa Jakarta tidak hanya fokus membangun gedung tinggi, tetapi juga membangun sistem air yang kuat dan tahan terhadap perubahan iklim,” tutup Pramono.