Pemprov DKI Siap Kawal Pembentukan Lembaga Adat Betawi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan penuh terhadap hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi Tahun 2025 yang digelar di Museum M.H. Thamrin, Senen, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025). Kongres tersebut dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat persatuan masyarakat Betawi sekaligus membangun satu kelembagaan adat yang kokoh dan berwibawa.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono menerima secara langsung rekomendasi dan hasil kongres yang disampaikan oleh perwakilan Kaum Betawi. Ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut sebagai ruang dialog dan aspirasi masyarakat Betawi.
“Hari ini saya bersyukur dapat hadir dan menerima hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi Tahun 2025. Berbagai saran dan masukan yang kami terima akan segera kami tindak lanjuti,” ujar Pramono.
Menurutnya, penguatan kelembagaan adat Betawi merupakan langkah strategis yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, yang menegaskan budaya Betawi sebagai budaya utama Jakarta. Dengan landasan hukum tersebut, pembentukan lembaga adat Betawi dinilai sebagai kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda.
Meski lembaga adat Betawi secara formal belum terbentuk, Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lebih dulu mengarusutamakan budaya Betawi dalam berbagai aktivitas pemerintahan. Ia mencontohkan penggunaan busana adat Betawi dalam acara resmi, seperti pelantikan pejabat eselon di Balai Kota Jakarta.
“Komitmen saya sebagai Gubernur jelas, pemajuan budaya Betawi harus nyata. Di Balai Kota, simbol-simbol Betawi akan terus diperkuat, mulai dari pakaian adat, ornamen gedung, papan informasi, hingga penanda batas kota,” jelasnya.
Pramono menegaskan bahwa posisi Pemprov DKI Jakarta berdiri sejajar dengan masyarakat Betawi. Oleh sebab itu, Pemprov memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, Fauzi Bowo, untuk memimpin proses konsolidasi dan penguatan kelembagaan adat Betawi.
“Pemprov DKI tidak akan mencampuri urusan internal kaum Betawi. Kami mempercayakan proses ini kepada Pak Fauzi Bowo untuk berunding dan mengoordinasikan bersama seluruh unsur masyarakat Betawi,” tegas Pramono.
Ia menambahkan, setelah tercapai kesepakatan mengenai struktur dan nama lembaga adat Betawi, Pemprov DKI Jakarta siap mengawal pembentukan payung hukum agar lembaga tersebut memiliki kedudukan yang kuat dan diakui secara resmi.
“Kami akan mendukung dengan regulasi yang jelas, termasuk memasukkan posisi Lembaga Adat Betawi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi, yang disusun secara inklusif bersama seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Pramono menilai Kongres Istimewa Kaum Betawi 2025 sebagai wadah penting bagi masyarakat Betawi untuk menentukan arah, peran, dan strategi pemajuan budaya Betawi di tengah dinamika Jakarta sebagai kota global. Ia berharap hasil kongres dapat menjadi fondasi agar budaya Betawi terus hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi muda.
“Saya berharap pascakongres ini lahir kelembagaan Betawi yang profesional, kuat, dan berwibawa, sehingga budaya Betawi tetap lestari, relevan dengan zaman, dan menjadi fondasi Jakarta sebagai kota maju, inklusif, dan berbudaya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk terus mendukung para seniman, budayawan, dan pelaku budaya Betawi. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem kebudayaan sekaligus memastikan proses pewarisan nilai-nilai Betawi dapat terus berlanjut di tengah perkembangan kota.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, Fauzi Bowo, menyambut baik dukungan dan komitmen Gubernur Pramono. Ia menegaskan bahwa Kaum Betawi telah menyatakan tekad untuk bersatu dan berkontribusi aktif dalam mendukung Jakarta sebagai kota global.
“Kami telah menyampaikan kebulatan tekad untuk bersatu, hidup guyub dan rukun, serta mendukung Jakarta sebagai kota global yang lebih maju di bawah kepemimpinan Bang Anung,” ujar Fauzi Bowo.
